Pekanbaru riauexpose.com– Sebanyak 633 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan telah berdiri dan beroperasi di Provinsi Riau hingga Januari 2026.
Angka tersebut mendekati target sekitar 800 unit yang dicanangkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sonjaya, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dalam Rapat Konsolidasi MBG bersama kepala SPPG, mitra, dan yayasan di Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Ia menegaskan bahwa pembangunan ratusan SPPG di Riau sebagian besar direalisasikan oleh mitra lokal.
“Seluruh bangunan SPPG di Riau dibangun oleh mitra, yakni masyarakat Riau sendiri. Ini menunjukkan keterlibatan publik yang konkret,” ujarnya.
Secara normatif, capaian ini memperlihatkan implementasi program strategis nasional tidak semata bertumpu pada pemerintah pusat, melainkan ditopang partisipasi masyarakat.
Namun demikian, dari perspektif tata kelola, ekspansi yang masif menuntut sistem pengawasan dan akuntabilitas yang tidak kalah progresif.
BGN mencatat lebih dari 25 ribu relawan terlibat dalam mendukung operasional MBG di berbagai kabupaten/kota di Riau.
Partisipasi sosial tersebut dinilai sebagai kekuatan kolektif dalam menjaga kesinambungan layanan pemenuhan gizi.
Meski demikian, keterlibatan relawan dalam skala besar tetap memerlukan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat guna menjamin kualitas layanan dan keamanan pangan.
Di sisi lain, program ini juga berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah.
Diperkirakan lebih dari Rp22 miliar dana beredar setiap hari melalui aktivitas SPPG, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi logistik, hingga operasional dapur.
Nilai tersebut menempatkan MBG bukan hanya sebagai intervensi kesehatan publik, tetapi juga sebagai instrumen stimulus ekonomi lokal.
Soni menegaskan pentingnya konsolidasi lintas unsur pemerintah dan satuan tugas (satgas) guna memastikan optimalisasi pelaksanaan program.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kuantitatif harus diiringi penguatan pengawasan, transparansi anggaran, serta kepatuhan terhadap standar mutu.
“Optimalisasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Unsur pemerintah dan satgas wajib memastikan pelayanan semakin maksimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dengan sisa target sekitar 167 unit menuju angka 800, publik kini menanti konsistensi pemerintah dalam menjaga integritas program, sekaligus memastikan bahwa perluasan infrastruktur gizi tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Riau secara terukur dan berkelanjutan.
