Riauexpose.com JAKARTA — Wacana penerapan sanksi pemiskinan atau perampasan aset terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan. Perdebatan itu mencuat setelah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai penerapan pemiskinan tanpa batas hukum yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM.
Salah satu pihak yang memberikan pandangan berbeda adalah Ketua DPC KAI Pekanbaru, Adv. RMB Pasaribu SH MH CPLA. Ia menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dan memberikan efek jera agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai wacana penerapan sanksi berat terhadap pejabat negara, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan proses hukum dan putusan pengadilan.
Menurut RMB Pasaribu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus tetap berada dalam koridor hukum.
Namun begitu, hukuman terhadap pelaku korupsi juga harus mampu memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelakunya.
“Kalau memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tentu harus ada hukuman yang memberikan efek jera. Tujuannya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi pihak lain,” ujar RMB Pasaribu.
RMB Pasaribu menilai korupsi memiliki dampak luas karena tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.
Karena itu, menurut dia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman badan. Mekanisme hukum terkait pengembalian kerugian negara dan perampasan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
Meski demikian, ia menegaskan setiap tindakan penegakan hukum tetap harus berdasarkan alat bukti, proses peradilan yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang paling penting adalah semuanya dilakukan berdasarkan hukum. Jangan sampai ada tindakan yang dilakukan di luar koridor hukum. Tetapi ketika seseorang sudah terbukti melakukan korupsi, hukuman harus memberikan efek jera,” katanya.
Terpisah, Natalius Pigai menyoroti wacana penerapan sanksi pemiskinan atau perampasan seluruh aset terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Pigai berpandangan bahwa penerapan sanksi yang tidak memiliki batasan hukum secara jelas berpotensi menimbulkan persoalan HAM.
Menurutnya, setiap warga negara tetap memiliki hak dasar yang harus dilindungi, termasuk ketika seseorang berhadapan dengan proses hukum.
Dalam perspektif HAM, penjatuhan pidana harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas dan kepastian hukum.
Perampasan aset juga harus dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi diskusi mengenai bagaimana negara menyeimbangkan kebutuhan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dengan kewajiban menghormati hak-hak dasar setiap orang.
RMB Pasaribu menilai tujuan utama pemberian hukuman berat bukan semata-mata pembalasan, melainkan menciptakan efek jera sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang kerap berulang di Indonesia.
Menurutnya, apabila hasil tindak pidana masih dapat dinikmati pelaku setelah menjalani hukuman, maka tujuan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya tercapai.
“Efek jera itu penting. Jangan sampai orang melihat bahwa korupsi masih memberikan keuntungan meskipun akhirnya menjalani hukuman. Karena itu, aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap penegakan hukum terhadap kasus korupsi dilakukan secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih.
“Siapa pun orangnya, kalau terbukti melakukan tindak pidana, harus diproses sesuai hukum. Ini penting agar masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang,” pungkasnya menyudahi.
Dengan demikian, setiap tindakan perampasan aset tetap harus didasarkan pada pembuktian dan putusan hukum yang sah, sehingga pemberantasan korupsi berjalan tegas tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.
“BACA JUGA”
Damai Itu Indah, Wartawan Tribun Pekanbaru Berdamai Usai Alami Kekerasan di Siak
Pemuda Asal Bungaraya Siak Tewas Usai Laka Tunggal di Fly Over Pekanbaru
Polda Riau Geledah Toko Emas Syafira Siak Hulu Terkait PETI Kuansing
