Oleh: Raja Rahmat Hidayat, S.H., M.H., C.P.L.A.
Anggota DPD KAI Riau
Riauexpose.Com | Keberhasilan personel Sat PJR Ditlantas Polda Riau dalam menggagalkan aksi penculikan anak di ruas Tol Pekanbaru–Dumai Kamis (16/4) bukan sekadar respons operasional kepolisian.
Hal ini mencerminkan representasi konkret dari hadirnya negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara mutlak.
Dalam perspektif hukum pidana, tindak penculikan anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga mencederai nilai-nilai fundamental kemanusiaan.
Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik berat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman pidana tegas dan berlapis terhadap pelakunya.
Langkah cepat dan terukur yang dilakukan aparat kepolisian dalam kasus ini patut diapresiasi sebagai bentuk implementasi prinsip swift justice response, yakni tindakan cepat, tepat, dan proporsional dalam mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, terutama terhadap keselamatan korban.
Dalam konteks ini, pendekatan represif yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi asas necessity dan proportionality dalam penegakan hukum.
Selain itu, keberhasilan ini menunjukkan adanya sinergi efektif antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Laporan awal dari masyarakat menjadi pintu masuk utama dalam membangun konstruksi penindakan yang cepat dan presisi.
Hal ini menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen vital dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).
Namun begitu, perlu ditegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku tidak boleh berhenti pada tahap penangkapan semata.
Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Hal ini penting guna menjamin kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), serta kemanfaatan (utility) sebagaimana menjadi tujuan utama hukum itu sendiri.
Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan pemulihan psikologis korban.
Dalam banyak kasus penculikan anak, dampak trauma yang ditimbulkan tidak kalah serius dibandingkan kerugian fisik.
Oleh karena itu, pendekatan victim-oriented justice harus menjadi bagian integral dalam penanganan perkara ini.
Akhirnya, peristiwa ini harus menjadi momen untuk memperkuat sistem pengawasan dan keamanan, khususnya di ruang-ruang publik seperti jalan tol.
Pencegahan tetap menjadi instrumen paling efektif dalam menekan angka kejahatan.
Penegakan hukum yang tegas, terukur, dan berkeadilan adalah wajah negara hukum yang sesungguhnya. Dan dalam peristiwa ini, negara hadir tidak hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai pelindung.
