Mundur dari Wapres, Ini Fasilitas dan Pensiun Gibran
RIAUEXOOSE.COM JAKARTA – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia memunculkan perhatian publik.
Bukan hanya soal dinamika politik, hak keuangan dan fasilitas negara yang berpotensi diterima setelah tidak lagi menjabat juga menjadi perbincangan.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, pejabat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas negara.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah hak pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Jika mengacu pada besaran gaji pokok Wakil Presiden yang selama ini berlaku, yakni Rp20.160.000 per bulan, maka nilai pensiun pokok yang menjadi dasar perhitungan juga mencapai Rp20,16 juta setiap bulan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa hak tersebut berlaku bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Dengan demikian, apabila muncul skenario pengunduran diri Gibran, status dan mekanisme pemberhentiannya harus terlebih dahulu dipastikan sesuai ketentuan hukum.
Tidak hanya pensiun bulanan, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif bagi mantan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8, berikut fasilitas yang diatur:
- Pensiun pokok: Sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, dengan estimasi Rp20.160.000 per bulan.
- Tunjangan lainnya: Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
- Biaya rumah tangga: Biaya pemakaian air, listrik, dan telepon.
- Fasilitas kesehatan: Seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- Rumah kediaman: Disediakan rumah yang layak beserta perlengkapannya.
- Kendaraan: Disediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Hak-hak tersebut menjadi bagian dari ketentuan keuangan dan administratif bagi mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya tunjangan istri sebesar 10 persen dari pensiun pokok atau Rp2.016.000 per bulan serta tunjangan anak sebesar 2 persen atau Rp403.200 per anak setiap bulan.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai tunjangan pangan setara 10 kilogram beras, THR, gaji ke-13, serta penyediaan staf dari kalangan PNS.
Namun, rincian nominal dan seluruh fasilitas tambahan tersebut tidak secara langsung disebutkan dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Undang-undang tersebut memang mengatur tunjangan sesuai peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Akan tetapi, pemberian THR, gaji ke-13, tunjangan pangan, dan staf perlu dilihat berdasarkan aturan pelaksanaan yang secara khusus mengaturnya. Karena itu, tidak tepat jika seluruhnya langsung dipastikan sebagai hak otomatis mantan Wakil Presiden.
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Artinya, apabila seseorang memenuhi persyaratan sebagai mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, hak keuangan dan fasilitas tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ketentuan ini juga memperlihatkan bahwa pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus seluruh hak administratif yang telah diatur negara.
Besarnya hak keuangan dan fasilitas mantan pejabat negara tentu menjadi isu menarik, terutama karena seluruh pembiayaannya berkaitan dengan anggaran negara.
Di satu sisi, ketentuan pensiun dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jabatan dan tanggung jawab konstitusional yang pernah diemban.
Namun di sisi lain, publik juga berhak mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan, berapa besar anggaran yang dibutuhkan, serta apakah seluruh fasilitas yang diberikan masih relevan dengan kondisi keuangan negara saat ini.