Demo LLMB di PHR Rumbai, Tuntut 70 Persen DBH Migas untuk Riau
RIAUEXPOSE.COM, PEKANBARU – Ratusan massa dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) bersama sejumlah organisasi masyarakat dan paguyuban menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jalan Sembilang, Rumbai, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah pusat mengembalikan 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) migas kepada daerah penghasil.
Mereka menilai sudah saatnya Riau mendapatkan porsi yang lebih adil dari kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi dari wilayahnya sendiri.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari perjuangan masyarakat Riau agar kekayaan alam tidak hanya memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional, tetapi juga berdampak nyata terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat tempatan.
peringatan Hari Pahlawan tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, di antaranya Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Ikatan Keluarga Minang (IKM), SPSI, Ikatan Keluarga Aceh Riau, Ikatan Keluarga Batak Riau, Ikatan Keluarga Sumsel Riau, Ikatan Keluarga Jawa Riau, serta Pemuda Batak Bersatu.
Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tarlaili, dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan meminta pengembalian DBH migas merupakan bentuk tuntutan masyarakat untuk memperoleh hak yang lebih proporsional atas kekayaan alam daerah.
Ia mengingatkan bahwa Riau pernah menjadi salah satu daerah penghasil minyak terbesar dengan produksi mencapai 1,2 juta barel per hari.
Namun, menurutnya, besarnya potensi dan produksi minyak tersebut belum berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat maupun kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
"Kita hanya minta DBH itu disalurkan kembali ke daerah penghasil. Di mana besarannya kini 70 persen," tegas Datuk Tarlaili.
Ia juga mengungkit sejarah perjuangan mantan Gubernur Riau, Arifin Achmad, yang disebut pernah memperjuangkan agar Riau memperoleh satu persen dari hasil minyak.
Menurutnya, persoalan keadilan pembagian hasil sumber daya alam bukanlah tuntutan baru, melainkan perjuangan panjang masyarakat Riau.
"Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta," ungkapnya.
Selain DBH migas, massa juga menyoroti Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang menjadi bagian partisipasi daerah dalam pengelolaan sektor migas.
Datuk Tarlaili mempertanyakan mekanisme penerimaan PI tersebut. Ia menyebut pembayaran hak partisipasi daerah dilakukan secara bertahap atau dicicil oleh pemerintah pusat.
Massa menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut agar daerah penghasil memperoleh manfaat ekonomi yang lebih nyata dari pengelolaan sumber daya alam.
Bahkan, dalam orasinya, massa menyampaikan ancaman akan mengusir PHR dari Riau apabila tuntutan pengembalian 70 persen DBH migas tidak dipenuhi.
Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, Manager Corporate Communication PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Fikri Fardhian, menyampaikan bahwa manajemen menghargai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan kondusif.
Menurutnya, sebagai pengelola Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang berada di bawah pengawasan ketat negara, PHR berfokus pada optimalisasi target operasi, keandalan keteknikan, serta mendukung ketahanan energi nasional.
Terkait tuntutan mengenai formulasi kebijakan fiskal daerah maupun tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Fikri menjelaskan bahwa persoalan tersebut berada di luar yurisdiksi dan kapasitas operasional perusahaan.
Meski demikian, PHR menegaskan komitmennya untuk menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi Riau melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Upaya tersebut, kata PHR, tetap berpedoman pada prinsip kompetensi, transparansi, serta prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah.
Aksi demonstrasi di kantor PHR Rumbai ini kembali memperlihatkan besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan keadilan pembagian hasil sumber daya alam.
Bagi masyarakat Riau, status sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi semestinya tidak hanya tercermin dari besarnya produksi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tuntutan 70 persen DBH migas pun menjadi pesan kuat yang diarahkan kepada pemerintah pusat agar kebijakan pembagian hasil kekayaan alam memberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil.
Kekayaan alam yang berasal dari bumi Riau diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Riau.