BUKITTINGGI, RIAUEXPOSE.COM – Sebanyak 800 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengikuti Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (9/10/2026).
Di tengah upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Kongres Advokat Indonesia (KAI) turut mengambil bagian dengan mendorong pentingnya akses bantuan hukum dan pendampingan bagi pelaku usaha.
Festival ini menjadi momen untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada pelaku UMKM, mulai dari penguatan legalitas usaha, perlindungan hukum, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.
Kehadiran KAI mempertegas bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga oleh kepastian hukum dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis.
Kegiatan yang berlangsung di Kota Bukittinggi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM melalui kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, organisasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Keterlibatan Kongres Advokat Indonesia dalam festival tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperluas pemahaman pelaku usaha mengenai aspek hukum dalam kegiatan bisnis.
Ketua DPD KAI Riau, Dr. Irfan Ardiansyah, mengungkapkan bahwa pendampingan hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, pemahaman hukum yang baik dapat membantu pengusaha mengambil keputusan secara tepat sekaligus mengurangi risiko persoalan hukum di kemudian hari.
“Pendampingan hukum sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk memastikan keamanan dan memberikan kepastian dalam berusaha,” ujar Dr. Irfan.
Bagi pelaku UMKM, persoalan hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perjanjian kerja sama, transaksi perdagangan, hubungan dengan pemasok, penggunaan merek, hingga persoalan pembayaran dan sengketa usaha.
Karena itu, pemahaman hukum dan akses terhadap pendampingan profesional menjadi kebutuhan penting agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnis secara lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan edukasi dan pendampingan hukum, pelaku usaha diharapkan semakin memahami pentingnya dokumen perjanjian, legalitas bisnis, serta langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum.
Dukungan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan UMKM untuk naik kelas. Ketika usaha berkembang dan memasuki pasar yang lebih luas, kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan mitra bisnis dan konsumen.
Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro diselenggarakan Kementerian UMKM RI untuk memperluas akses layanan dan dukungan bagi pelaku usaha di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah mendorong optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) UMKM, integrasi layanan, serta sinkronisasi data melalui program SAPA UMKM.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang UMKM Kementerian UMKM RI, Regi Perdana, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar berbagai program pemerintah dapat menjangkau pelaku usaha secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan bisnis masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menegaskan pentingnya dukungan terhadap pengembangan UMKM melalui kemitraan dan fasilitasi kebutuhan usaha.
Dukungan pemerintah mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta berbagai persyaratan legalitas yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kesiapan bisnis dan memperluas peluang pasar.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyambut terselenggaranya festival yang menghadirkan ratusan pelaku usaha tersebut.
Pemerintah kota terus melakukan pembenahan kawasan dan peningkatan kualitas pelayanan untuk mendukung kenyamanan masyarakat maupun pengunjung.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Penguatan sektor ini membutuhkan dukungan berkelanjutan, termasuk kemudahan perizinan, pembiayaan, sertifikasi, digitalisasi, dan akses pasar.
Festival tersebut turut dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perbankan, serta pemangku kepentingan terkait.
Kehadiran berbagai unsur itu menunjukkan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan kerja sama yang tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan seremonial, tetapi harus dilanjutkan dengan layanan yang mudah diakses dan pendampingan yang sesuai kebutuhan pelaku usaha.
Partisipasi sekitar 800 pelaku UMKM dalam festival ini menjadi gambaran besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi, pelayanan, dan dukungan pengembangan usaha.
Ke depan, penguatan UMKM perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk, pengemasan, pemasaran digital, akses pembiayaan, serta kepastian legalitas dan perlindungan hukum.
Bagi pelaku usaha mikro, pemahaman hukum bukan sekadar pelengkap administrasi. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah sengketa, melindungi kepentingan bisnis, dan membangun fondasi usaha yang lebih profesional.
Keterlibatan Kongres Advokat Indonesia dalam kegiatan ini bakal memperkuat kesadaran bahwa pelaku UMKM juga membutuhkan akses terhadap informasi dan pendampingan hukum yang memadai.
