SIAK riauexpose.com– Krisis air bersih kembali menjadi perhatian serius dalam forum Musrenbang Kecamatan Siak.
Warga Kampung Buantan Besar secara terbuka menyampaikan keluhan kepada Bupati Siak, Afni Zulkifli, terkait sulitnya akses air bersih, terutama saat musim kemarau.
Dalam forum resmi yang digelar di Aula Kantor Penghulu Buantan Besar, Senin (24/2/2026), Kepala Desa Buantan Besar, Suwanto, menegaskan persoalan air bersih bukan isu baru.
Setiap tahun, pihak desa mengusulkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) melalui skema Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), namun hingga kini kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi secara optimal.
“Setiap kemarau, masyarakat kesulitan air. Minimal untuk MCK dan sawah padi saja sering tidak tercukupi,” ungkap Suwanto di hadapan peserta Musrenbang.
Kondisi ini menegaskan bahwa pelayanan dasar di wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Ketersediaan air bersih yang semestinya menjadi hak dasar warga justru bergantung pada stabilitas tekanan sistem distribusi yang dinilai belum memadai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, mengakui persoalan utama terletak pada kapasitas mesin dan tekanan air.
Menurutnya, penambahan sambungan rumah (SR) tidak bisa dilakukan tanpa peningkatan sistem pengolahan dan distribusi.
“Kalau dipaksakan menambah sambungan tanpa upgrade kapasitas, tekanannya turun dan air tidak sampai ke rumah warga. Itu justru akan menimbulkan kekecewaan baru,” jelasnya.
Ardi menyebutkan, pemerintah daerah berencana melanjutkan usulan peningkatan sistem pada 2027 dengan fokus pada penguatan kapasitas produksi dan stabilitas tekanan air sebelum ekspansi jaringan dilakukan.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Afni menegaskan pelayanan dasar tidak boleh terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menyatakan persoalan air bersih menjadi perhatian serius dan terus dibahas bersama jajaran teknis, termasuk evaluasi kinerja PDAM.
“Efisiensi boleh, tapi tidak untuk pelayanan dasar. Air bersih, jalan, dan irigasi adalah prioritas. Dinas PU tidak boleh mengurangi kualitas layanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Afni juga memastikan Pemkab Siak membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat guna memperkuat pembiayaan infrastruktur air bersih.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah akan memaksimalkan sistem yang ada lebih dulu sebelum melakukan perluasan jaringan secara bertahap.
Keluhan warga Buantan Besar menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dasar tidak cukup berhenti pada perencanaan tahunan.
Tanpa adanya percepatan peningkatan kapasitas dan distribusi, persoalan air bersih berpotensi terus berulang setiap musim kemarau di Kabupaten Siak secara umum.
