Riauexpose.Com | Proyek pembangunan kawasan Tugu Bono di Pelalawan senilai Rp7,8 miliar dari dana CSR PT EMP Bentu Ltd kini menjadi sorotan publik.
Sejumlah kerusakan yang mulai tampak sebelum serah terima memicu desakan agar perusahaan segera bertanggung jawab dan melakukan evaluasi terkait bangunan tersebut.
Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon ruang publik tersebut dinilai belum memenuhi standar kualitas, meski telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
Ketua Perhimpunan Pemuda Peduli Kampung (P3K) Pelalawan, Muhammad Daud, menegaskan bahwa PT EMP Bentu Ltd tidak boleh lepas tangan terhadap kondisi proyek, terlebih sebelum dilakukan serah terima kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Menurut Daud, sejumlah titik di kawasan tersebut sudah menunjukkan indikasi kerusakan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
“Beberapa bagian menjadi perhatian serius, seperti plat lengkungan gelombang di tugu yang mulai berkarat. Selain itu, lampu penerangan, penampung air yang bocor hingga menyebabkan genangan, serta kondisi air mancur juga perlu diperbaiki,” ujarnya.
Tak hanya itu, kualitas material huruf di sekitar tugu juga dinilai tidak sesuai standar, sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama.
Daud juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum rampung.
Bahkan, fasilitas dasar seperti toilet umum di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tugu Bono belum tersedia.
“Ini jelas menjadi catatan penting. Jika difungsikan sebagai ruang publik, fasilitas dasar seperti toilet seharusnya sudah disiapkan sejak awal,” tegasnya.
P3K Pelalawan mendesak PT EMP Bentu Ltd untuk melakukan evaluasi total terhadap vendor pelaksana proyek agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
Menurut Daud, meskipun proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR perusahaan, pelaksanaannya tetap berada dalam pengawasan SKK Migas, sehingga standar mutu tidak boleh diabaikan.
“Perusahaan harus lebih selektif dalam memilih vendor. Ini bukan sekadar proyek CSR biasa, tetapi menyangkut kepentingan publik dan citra daerah,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta pihak perusahaan untuk bersikap transparan terkait kendala yang dihadapi selama proses pembangunan, agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya.
“Keterbukaan informasi sangat penting. Sampaikan progres dan kendala secara jelas melalui media, sehingga bisa dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
P3K Pelalawan menegaskan, evaluasi menyeluruh terhadap proyek Tugu Bono harus segera dilakukan agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas, layak digunakan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
