Riauexpose.com | Diguyur hujan deras tak menyurutkan langkah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UNRI) untuk menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Riau, Kamis (16/4) siang.
Aksi ini menjadi simbol keresahan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.10 WIB itu mahasiswa terlihat secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti kinerja aparat hingga kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.
Menteri Koordinator Sosial Politik BEM UNRI, Bismi Diwa Alhamda, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari audiensi yang sebelumnya telah dilakukan bersama DPRD Riau pada 12 Maret lalu.
“Kami sudah menyampaikan keresahan dalam audiensi, namun hingga kini belum ada jawaban yang jelas. Aparat seharusnya menjadi pelindung masyarakat, tetapi yang kami lihat justru sebaliknya,” tegasnya.
Mahasiswa juga membahas sejumlah program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Selain itu, mereka mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diduga bermasalah.
Presiden Mahasiswa UNRI, Azhari, turut menyampaikan kritik tajam terhadap aparat keamanan.
Ia menilai perlindungan terhadap masyarakat belum berjalan optimal, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis yang hingga kini belum tuntas.
“Aparat harus hadir memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan. Kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis harus diusut tuntas,” ujarnya.
Pantauan di lokasi, sempat terjadi ketegangan berupa aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas keamanan.
Namun begitu, situasi berhasil dikendalikan dan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis. Pengamanan dilakukan oleh aparat kepolisian bersama Satpol PP.
Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Riau, Ahmad Tarmizi.
Ia membacakan enam poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa, termasuk desakan evaluasi terhadap aparat keamanan serta transparansi dalam penegakan hukum.
“Kami akan mendorong evaluasi program nasional seperti MBG dan koperasi desa merah putih, serta meminta Pemerintah Provinsi Riau melakukan audit terhadap izin HTI yang terindikasi bermasalah,” kata Ahmad Tarmizi.
Politisi PKS itu juga memastikan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke tingkat pusat melalui jaringan DPRD.
“Saya menyanggupi untuk menyuarakan dan memperjuangkan tuntutan ini agar mendapat perhatian serius di tingkat pusat,” tambahnya.
Ahmad Tarmizi turut mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
“Mahasiswa adalah agen of control. Apa yang dilakukan hari ini adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat,” tutupnya.
Sebagai penutup aksi, mahasiswa menggelar salat Ashar berjamaah di lokasi unjuk rasa.
