Riauexpose.Com – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT KITB mengungkap kondisi keuangan perusahaan yang tengah menghadapi tekanan serius.
Salah satu temuan utama adalah keterbatasan likuiditas hingga posisi kas yang tidak tersedia.
Forum tersebut sekaligus menetapkan jajaran direksi baru sebagai langkah strategis untuk mendorong transformasi menyeluruh serta evaluasi komprehensif terhadap tata kelola perusahaan.
Dalam keputusan RUPS-LB, Eriyanto ditunjuk sebagai Direktur Utama, sementara Sigit Eko Pramono dipercaya sebagai Direktur Operasional.
Pergantian ini menjadi yang pertama di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Siak.
Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan daerah tersebut saat ini menghadapi tantangan berat, terutama pada aspek keuangan. Selain kas kosong, PT Kawasan Industri Tanjung Buton juga masih memiliki kewajiban kepada pegawai, termasuk gaji yang belum terbayarkan sejak periode sebelumnya mulai tahun 2022.
Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah pemulihan yang terstruktur dan berkelanjutan, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun tata kelola perusahaan.
Direktur Utama Eriyanto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan mendasar dengan mengedepankan prinsip good corporate governance.
“Fokus awal kami adalah menata kondisi keuangan dan membangun kembali kepercayaan seluruh pemangku kepentingan melalui transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Operasional Sigit Eko Pramono menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lini operasional perusahaan.
“Kami akan melakukan review komprehensif, termasuk optimalisasi sumber daya dan peningkatan efisiensi agar perusahaan kembali berjalan sehat,” jelasnya.
Di sisi lain, Bupati Siak, Afni Z menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum pembenahan total berbasis akuntabilitas.
“Situasi ini harus disikapi secara serius. Evaluasi menyeluruh sangat penting agar langkah perbaikan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional serta perlunya audit sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari proses pembenahan.
Terkait kewajiban kepada pegawai, Bupati meminta agar hal tersebut menjadi prioritas utama dan diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan perusahaan.
RUPS-LB ini menjadi titik awal bagi PT Kawasan Industri Tanjung Buton untuk melakukan transformasi kelembagaan sekaligus memperkuat tata kelola menuju perusahaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
