Oleh: Adv. Redo Asparon, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum UBPI Pekanbaru dan Ketua Koordinator Kajian Hukum-Kegiatan Ilmiah DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Riau
Riauexpose.com || Jalan tol sejatinya dibangun untuk menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi perjalanan. Namun, ketika dalam rentang waktu hanya dua hari terjadi dua kecelakaan maut yang merenggut delapan nyawa di ruas Tol Pekanbaru–Dumai (Permai).
Terkait peristiwa itu publik patut bertanya, apakah jalan bebas hambatan ini masih layak disebut sebagai jalan yang aman?
Sabtu dini hari, 6 Juni 2026, satu unit Toyota Hiace yang membawa rombongan penumpang dari Provinsi Jambi menghantam bagian belakang dump truck Hino di KM 46+200 Jalur A, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
Lima orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka dalam insiden dinihari itu.
Belum genap 24 jam berselang, tragedi serupa kembali terjadi. Sebuah ambulans yang tengah membawa pasien rujukan menuju Pekanbaru menabrak truk trailer di KM 25+800 Jalur B pada Minggu malam, 7 Juni 2026.
Tiga perempuan harus membayar mahal dengan kehilangan nyawa dalam kecelakaan tersebut.
Dua tragedi dalam waktu berdekatan bukan sekadar peristiwa kecelakaan lalu lintas. Ini adalah pengingat yang menguji kualitas keselamatan jalan tol di Provinsi Riau.
Dalam setiap kecelakaan lalu lintas memang mudah menyimpulkan adanya faktor kelalaian pengemudi.
Namun hukum tidak boleh berhenti pada kesimpulan yang paling sederhana. Negara hukum menuntut adanya penyelidikan yang objektif dan menyeluruh terhadap seluruh faktor penyebab kecelakaan, termasuk kondisi infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan tol.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol menegaskan kewajiban badan usaha jalan tol untuk memastikan standar pelayanan minimal terpenuhi, termasuk aspek keselamatan pengguna jalan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah standar pelayanan tersebut telah benar-benar dipenuhi di ruas Tol Pekanbaru-Dumai?
Keluhan masyarakat terkait kondisi ruas Tol Permai bukanlah cerita baru. Banyak pengguna jalan mengeluhkan kondisi jalan yang bergelombang, penurunan kualitas permukaan jalan pada sejumlah titik, hingga situasi yang memaksa kendaraan berat mengambil lajur kanan karena kondisi lajur kiri yang tidak optimal.
Padahal secara prinsip keselamatan lalu lintas, kendaraan berat seperti truk seharusnya berada pada lajur kiri atau lajur lambat.
Ketika kondisi jalan memaksa mereka berpindah ke lajur kanan yang digunakan kendaraan berkecepatan tinggi, maka potensi kecelakaan lalu lintas meningkat dengan sendirinya.
Dalam sudut pandang manajemen risiko transportasi, kondisi seperti ini merupakan faktor yang harus menjadi perhatian serius penyelenggara jalan tol.
Tidak berlebihan apabila publik mempertanyakan tanggung jawab pengelola jalan tol atas kondisi tersebut.
Pengguna jalan telah membayar tarif tol sebagai bentuk kontraprestasi atas pelayanan yang dijanjikan.
Dalam konsep hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab penyelenggara layanan publik, pembayaran tarif tol tidak hanya membeli akses jalan, tetapi juga hak atas standar keselamatan yang layak.
Apabila nantinya terbukti terdapat hubungan kausal antara kondisi infrastruktur jalan dengan terjadinya kecelakaan, maka terbuka ruang hukum bagi korban maupun keluarga korban untuk menuntut pertanggungjawaban perdata terhadap pengelola jalan tol.
Gugatan dapat diajukan berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan.
Lebih dari itu, evaluasi menyeluruh terhadap kondisi Tol Pekanbaru-Dumai harus segera dilakukan.
Audit keselamatan jalan (road safety audit) tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif setelah terjadi korban jiwa.
Pemeriksaan terhadap kualitas konstruksi, kondisi permukaan jalan, marka, penerangan, rambu-rambu, hingga pola operasional kendaraan berat harus dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak independen.
Jangan sampai setiap kecelakaan selalu ditimpakan kepada sopir, sementara kemungkinan adanya faktor kelalaian dalam pemeliharaan infrastruktur justru luput dari perhatian.
Nyawa manusia tidak boleh dihitung sebagai biaya operasional pembangunan. Delapan korban meninggal dunia dalam dua hari adalah angka yang terlalu mahal untuk sebuah jalan tol yang dibangun dengan janji keselamatan.
DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Riau melalui LBH Peduli Bangsa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada korban maupun keluarga korban yang ingin memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Upaya hukum bukan semata mencari pihak yang disalahkan, melainkan memastikan adanya akuntabilitas, keadilan, dan perbaikan sistem agar tragedi serupa tidak terus berulang.
Setiap pengguna jalan tol berhak pulang dengan selamat. Dan ketika hak itu gagal dipenuhi, hukum wajib hadir untuk meminta pertanggungjawaban.
Salam “Fiat Justitia Ruat Caelum.”
