Lahan 317 Hektare Teluk Lanus Siak Berstatus Quo
SIAK RIAUEXPOSE.COM – Bupati Siak Afni Zulkifli mengambil langkah tegas menyikapi konflik penguasaan lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit.
Seluruh aktivitas lapangan dan kesepakatan pengelolaan lahan tersebut resmi dihentikan sementara.
Tidak boleh ada pihak yang melakukan kegiatan maupun membuat perjanjian baru sebelum status penguasaan lahan dipastikan secara hukum.
Kebijakan tersebut diberlakukan melalui mekanisme status quo hingga proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh klaim penguasaan lahan rampung dilakukan.
Keputusan itu diambil dalam rapat fasilitasi penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya yang dipimpin langsung Bupati Siak Afni Zulkifli di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026).
Afni yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak menegaskan, penghentian sementara tersebut harus dipatuhi seluruh pihak. Pemerintah tidak ingin persoalan lahan semakin meluas akibat adanya aktivitas atau kesepakatan sepihak.
"Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan masyarakat kembali dirugikan," tegas Afni.
Menurutnya, penyelesaian konflik lahan tidak boleh hanya didasarkan pada klaim sepihak. Seluruh pihak harus diberikan kesempatan menyampaikan bukti dan dokumen yang menjadi dasar penguasaan lahan.
Afni memastikan pemerintah daerah akan mengedepankan data, fakta lapangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengambil keputusan.
"Kita ingin persoalan ini diselesaikan secara adil. Semua pihak harus diberi kesempatan menyampaikan bukti dan dasar penguasaannya. Pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum semuanya terang," ujarnya.
Konflik lahan seluas 317 hektare tersebut dipicu tumpang tindih klaim penguasaan dan pengelolaan lahan antara kelompok masyarakat yang turut melibatkan pihak perusahaan.
Dalam kesepakatan rapat fasilitasi, lahan tersebut dinyatakan sebagai tanah negara sehingga penguasaan dan peruntukannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Untuk memastikan kejelasan status lahan, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak (TFPK) akan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh bentuk penguasaan tanah di lokasi tersebut.
Salah satu kegiatan yang ikut dihentikan sementara adalah aktivitas lapangan berdasarkan perjanjian antara Kelompok Tani Pandan Jaya dengan PT Nusa Prima Manunggal (NPM).
Kegiatan tersebut baru dapat dilanjutkan setelah proses pemeriksaan selesai dan hasilnya dibahas bersama masyarakat Kampung Teluk Lanus melalui GTRA Kabupaten Siak.
Bahkan, penghentian sementara tidak hanya berlaku terhadap satu perjanjian. Seluruh bentuk kesepakatan dengan pihak mana pun terkait wilayah Kampung Teluk Lanus juga dinyatakan berstatus quo sampai GTRA menerbitkan keputusan lebih lanjut.
Rapat fasilitasi penyelesaian konflik berlangsung cukup alot. Perbedaan pandangan mengenai hak dan penguasaan lahan sempat memicu ketegangan di antara kelompok masyarakat yang terlibat.
Namun begitu, setelah melalui pembahasan yang dipimpin langsung Bupati Siak, seluruh pihak akhirnya menyepakati empat poin penyelesaian yang dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani para pihak yang hadir.
Afni meminta seluruh pihak menghormati kesepakatan tersebut serta tidak melakukan tindakan sepihak selama proses pemeriksaan berlangsung.
"Kita minta semua pihak menghormati kesepakatan ini. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri atau melakukan tindakan yang justru memperkeruh keadaan. Beri kesempatan tim bekerja, supaya penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas," katanya.
Lebih jauh, Afni menyampaikan penyelesaian menyeluruh konflik lahan tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Teluk Lanus, bukan hanya kelompok tertentu.
"Penyelesaian paripurnanya adalah seluruh KK yang ada di Teluk Lanus, wajib dimasukkan ke dalam satu wadah kelompok bersama. Sehingga apa pun ke depannya, rakyat Teluk Lanus akan sejahtera dari kekayaan yang ada di sekitar mereka," tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Siak Martin, Wakil Ketua II DPRD Siak Laiskar Jaya, Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Setda Siak Asrafli, Camat Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Lanus, perwakilan kedua kelompok tani, serta PT Nusa Prima Manunggal.
Terkait diberlakukannya status quo, penyelesaian konflik lahan 317 hektare di Teluk Lanus kini memasuki tahapan pemeriksaan administratif dan faktual.
Hasil inventarisasi dan verifikasi nantinya menjadi dasar bagi GTRA Kabupaten Siak untuk menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.