191 Anggota DPR Lulusan SMA, Publik Desak Verifikasi Ijazah

Anggota DPR RI mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta di tengah desakan verifikasi ijazah anggota dewan.
Penulis: Anto
Jumat, 20 November 2026 | 18:10:00 WIB

JAKARTA RIAUEXPOSE.COM – Latar belakang pendidikan 580 anggota DPR RI menjadi sorotan publik. Sebanyak 191 anggota dewan tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut memicu desakan masyarakat agar seluruh ijazah wakil rakyat dibuka dan diverifikasi secara transparan.

Tuntutan itu mengemuka melalui petisi publik yang meminta pimpinan DPR RI, KPU, serta kementerian terkait melakukan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan dokumen pendidikan seluruh anggota legislatif.

Desakan tersebut bukan sekadar mempertanyakan jenjang pendidikan para wakil rakyat, melainkan juga menyangkut transparansi, integritas, dan akuntabilitas pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat undang-undang serta menentukan kebijakan negara.

Data KPU yang disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik pada 17 November 2026 menunjukkan, dari total 580 anggota DPR RI, sebanyak 191 orang memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.

Sementara itu, satu anggota tercatat lulusan Diploma III (D3), 146 orang lulusan Strata 1 (S1), 168 orang lulusan Strata 2 (S2), dan 74 orang lulusan Strata 3 (S3).

Dengan demikian, lulusan SMA menjadi kelompok terbesar berdasarkan jenjang pendidikan terakhir anggota DPR RI saat ini.

Petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”diinisiasi Farida Octavia melalui platform Change.org pada 12 November 2026.

Dalam petisi tersebut, Farida meminta tiga langkah utama. Pertama, pimpinan DPR RI diminta mendorong keterbukaan riwayat pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota dewan.

Kedua, KPU RI bersama kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah secara transparan dan independen.

Ketiga, seluruh anggota DPR RI didorong secara sukarela membuka dokumen pendidikan mereka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilih.

Desakan tersebut mendapat perhatian luas. Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, petisi itu telah mengumpulkan lebih dari 24 ribu tanda tangan pada 17 November 2026 malam.

Penggagas petisi menilai, rekam jejak pendidikan pejabat publik perlu diketahui masyarakat. Terlebih, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan.

Menanggapi polemik tersebut, Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam aturan tersebut, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau pendidikan lain yang sederajat.

KPU juga menjelaskan bahwa data pendidikan anggota DPR dihimpun berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan saat proses pencalonan.

Artinya, pendidikan terakhir SMA bukan merupakan pelanggaran persyaratan pencalonan selama yang bersangkutan memenuhi ketentuan pendidikan minimum dan persyaratan administrasi lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons desakan masyarakat agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka kepada publik.

Dasco menyebut dokumen persyaratan pendidikan anggota legislatif telah diserahkan kepada KPU ketika proses pencalonan berlangsung.

Menurutnya, masyarakat dapat menelusuri informasi mengenai latar belakang pendidikan para calon anggota legislatif melalui data yang tersedia di KPU.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan mendukung prinsip transparansi keabsahan ijazah. Namun, proses pemeriksaan harus tetap dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menilai KPU merupakan lembaga yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendidikan calon anggota legislatif.

Munculnya desakan pemeriksaan ijazah anggota DPR menjadi pengingat bahwa jabatan publik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap persyaratan administratif, tetapi juga keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Meski demikian, jumlah anggota DPR lulusan SMA tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau pemalsuan ijazah.

Pendidikan SMA atau sederajat memang merupakan batas minimum yang diperbolehkan undang-undang.

Yang perlu dipastikan adalah keabsahan dokumen pendidikan, kesesuaian data pencalonan, serta proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Reporter: Anto