Mantan Ka SPN Polda Riau Jadi Tersangka, Ahli Pidana Rustam Angkat Bicara
PEKANBARU RIAUEXPOSE.COM – Jabatan tinggi dan pengalaman panjang di lingkungan kepolisian tidak serta-merta membuat seseorang kebal hukum.
Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) Slamet Heri Basuki (SHB), kini harus berhadapan dengan proses pidana setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara TNI-Polri.
Kasus yang juga menyeret istrinya, Aryani, tersebut kini menjadi perhatian publik.
Keduanya diduga terlibat dalam perkara penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi penerimaan TNI-Polri, dengan nilai kerugian korban mencapai sekitar Rp350 juta.
Menanggapi perkara tersebut, ahli hukum pidana, Rustam, SH, MH, Dosen FH UPBI Pekanbaru, angkat bicara.
Rustam menilai kasus ini harus menjadi momen untuk membenahi integritas proses rekrutmen aparat negara sekaligus memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar tidak terjebak praktik percaloan berkedok jaminan kelulusan.
Menurut Advokat yang tergabung di DPD KAI Riau itu, perkara yang berkaitan dengan transaksi untuk meloloskan seseorang dalam seleksi TNI-Polri harus dilihat secara cermat berdasarkan kronologi, inisiatif para pihak, tujuan pemberian uang, serta ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan.
Ia menjelaskan, apabila orang tua calon peserta terlebih dahulu datang meminta bantuan agar anaknya diluluskan melalui jalur di luar mekanisme resmi, kemudian memberikan atau menjanjikan sejumlah uang untuk memengaruhi hasil seleksi, maka kemungkinan unsur tindak pidana suap harus ditelusuri terhadap pihak pemberi maupun penerima.
“Jangan hanya melihat siapa yang menyerahkan uang dan siapa yang menerima. Harus dilihat apa maksud pemberian tersebut, kepada siapa uang diberikan, serta apakah ada tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kewenangan," jelas Rustam.
"Jika unsur tindak pidana suap terpenuhi, pemberi dan penerima sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” timpalnya.
Namun begitu, Rustam menegaskan, konstruksi hukum bisa berbeda apabila pihak yang dilaporkan justru lebih dahulu menawarkan jasa kelulusan dengan berbagai janji, iming-iming, koneksi, maupun bujuk rayu untuk meyakinkan calon korban agar menyerahkan sejumlah uang.
Dalam situasi tersebut, apabila terbukti terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban menyerahkan uang, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
“Apabila pihak terlapor yang lebih dahulu datang menawarkan bantuan, menjanjikan kelulusan, mengaku memiliki akses kepada pejabat tertentu, kemudian menggunakan bujuk rayu untuk mendapatkan uang korban, maka unsur penipuan harus diuji. Hukum pidana harus melihat fakta dan alat bukti, bukan sekadar pengakuan sepihak,” tegasnya.
Rustam juga mengingatkan bahwa penanganan perkara semacam ini tidak boleh mencampuradukkan antara penipuan, pemerasan, dan suap karena masing-masing memiliki unsur hukum berbeda.
Dalam perkara dugaan penipuan yang menjerat SHB dan Aryani, penyidik Polda Riau sebelumnya menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 9 April 2026.
Apabila ditemukan fakta adanya pemberian atau janji kepada penyelenggara negara dengan maksud memengaruhi tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga perlu diperhatikan, sepanjang seluruh unsur hukumnya terpenuhi.
Lebih jauh, Rustam menilai kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki keinginan agar anaknya menjadi prajurit TNI maupun anggota Polri.
Dia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap seseorang yang mengaku memiliki koneksi, kedekatan dengan pejabat, atau kemampuan meloloskan peserta seleksi dengan imbalan uang.
Menurutnya, tidak ada jaminan kelulusan melalui pembayaran kepada pihak tertentu. Seluruh proses penerimaan harus dilakukan berdasarkan persyaratan, kemampuan, kesehatan, integritas, dan hasil seleksi yang objektif.
“Jangan sampai keinginan orang tua melihat anaknya menjadi anggota TNI atau Polri justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan. Jangan membeli janji kelulusan. Ikuti seluruh tahapan seleksi melalui jalur resmi,” pesannya.
Ia juga mengingatkan para pejabat, purnawirawan, maupun pihak yang memiliki hubungan dengan institusi TNI dan Polri agar tidak menggunakan nama besar, jabatan, atau pengaruh untuk menawarkan jasa kelulusan.
Proses rekrutmen, kata dia, harus terbebas dari intervensi, transaksi, praktik percaloan, maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Institusi TNI dan Polri membutuhkan sumber daya manusia yang lahir dari proses seleksi yang bersih. Jangan sampai mereka yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas justru kalah oleh praktik kotor," katanya.
Rekrutmen, lanjut Rustam, harus objektif dan profesional agar melahirkan personel yang berkompeten, berintegritas, serta berakhlak baik.
Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala SPN Polda Riau Kombes Pol (Purn) Slamet Heri Basuki bersama istrinya, Aryani, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Bengkalis setelah menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik Ditreskrimum Polda Riau, Kamis (19/11/2026).
Perkara tersebut bermula dari dugaan penipuan terhadap Fitri Anita (51), warga Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Korban diduga menyerahkan uang sekitar Rp350 juta setelah memperoleh informasi dan janji bantuan untuk meluluskan anaknya dalam seleksi Bintara TNI dan Polri tahun 2024.
Uang tersebut dikabarkan ditransfer melalui dua rekening berbeda, sekitar Rp135 juta ke rekening SHB dan sisanya ke rekening Aryani.
Namun, anak korban tidak berhasil lolos dalam seleksi penerimaan TNI maupun Polri. Korban kemudian meminta uangnya dikembalikan, tetapi belum seluruhnya diterima hingga perkara memasuki tahap penuntutan.
Di sisi lain, penasihat hukum kedua tersangka, Aidil Fitsen, SH, menyampaikan bantahan bahwa kliennya sejak awal menjanjikan kelulusan.
Ia menyebut pihak korban terlebih dahulu meminta bantuan dan uang yang diterima telah diteruskan kepada seseorang di Jakarta. Penasihat hukum juga menyebut pengembalian uang telah dilakukan secara bertahap sebesar Rp28 juta.
Setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21, Kejari Bengkalis menerima kedua tersangka beserta barang bukti dan melakukan penahanan lanjutan di Lapas Kelas IIA Bengkalis.