Sohibul Iman Resmi Gantikan Hidayat Nur Wahid Jadi Wakil Ketua MPR RI
RIAUEXPOSE.COM JAKARTA – Peta kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali mengalami perubahan. Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW), Senin (16/11/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut menandai babak baru kepemimpinan MPR untuk melanjutkan masa jabatan periode 2024–2029.
Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR, perwakilan fraksi-fraksi partai politik, serta sejumlah undangan yang hadir.
“Saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ucap Sohibul saat membacakan sumpah jabatan.
Pergantian tersebut merupakan tindak lanjut pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari posisi Wakil Ketua MPR RI.
Hidayat selanjutnya mendapatkan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026).
Pergantian ini juga merupakan bagian dari penugasan politik PKS untuk memperkuat peran dan diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelumnya menyampaikan bahwa Mohamad Sohibul Iman dipercaya melanjutkan kepemimpinan Hidayat Nur Wahid di jajaran pimpinan MPR RI.
Usai dilantik, Sohibul Iman langsung dihadapkan pada agenda penting lembaga legislatif, yakni proses pemilihan dan penetapan Wakil Presiden yang saat ini mengalami kekosongan jabatan.
Ia mengungkapkan bahwa MPR telah mempersiapkan tim verifikasi dan tim ad hoc untuk mendukung proses tersebut.
Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden untuk selanjutnya menjalani proses verifikasi oleh MPR.
Sohibul menegaskan pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap persyaratan calon, termasuk memastikan keabsahan riwayat pendidikan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Menurutnya, pengalaman dari persoalan sebelumnya harus menjadi pembelajaran bagi MPR dalam menjalankan proses verifikasi secara lebih cermat dan profesional.
Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kredibilitas lembaga negara.
Sementara itu, pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua BKSAP DPR RI.
PKS menilai pengalaman, kapasitas, serta jaringan internasional yang dimiliki Hidayat menjadi modal penting untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia.
Melalui BKSAP, Hidayat nantinya dapat memperluas kerja sama antarparlemen lintas negara, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mendorong isu-isu kemanusiaan di tingkat internasional, termasuk perjuangan Palestina.