Irjen Ahrie Sonta Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo
JAKARTA, RIAUEXPOSE.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto memasuki babak baru.
Institusi Polri menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam penggunaan perangkat teknologi kepolisian.
Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung selama kurang lebih 11 jam di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Keputusan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
“Majelis sidang menyatakan Ahrie Sonta melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Johnny.
Dalam persidangan, Ahrie dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Perbuatan tersebut berkaitan dengan tugas Ahrie ketika menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas pelanggaran tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, proses penegakan etik terhadap Ahrie belum sepenuhnya berakhir. Ia menyatakan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan majelis KKEP.
Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir membenarkan adanya pengajuan banding tersebut. Selanjutnya, permohonan itu akan diproses melalui mekanisme Komisi Banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, putusan PTDH tersebut masih menunggu proses pemeriksaan pada tingkat banding.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Mereka masing-masing dikaitkan dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam perkembangan penyidikan, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka baru.
Penyidik menduga praktik penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pengusaha.
Dugaan perbuatan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik yang diduga berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Penjatuhan sanksi terhadap Ahrie Sonta bukan menjadi akhir dari proses penegakan etik dalam perkara tersebut.
Polri memastikan penanganan terhadap personel lain yang diduga terlibat akan dilakukan melalui mekanisme hukum dan kode etik yang berlaku.
Kadiv Humas Polri menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi personel yang diduga melakukan pelanggaran, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang.
Sementara itu, penentuan perangkat majelis sidang etik bagi para perwira tinggi lainnya menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.