Rp18,9 Triliun untuk Sumbar 2026, Vasko: Fokus Infrastruktur, Stop Program Seremonial

Padang riauexpose.com– Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menerima alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp18,9 triliun dari Pemerintah Pusat pada tahun 2026.

Dana tersebut diperuntukkan bagi percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar.

Menurutnya, besaran anggaran itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pengalokasian dana pembangunan infrastruktur untuk Sumatera Barat.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Sumatera Barat mendapatkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Vasko.

Ia menegaskan bahwa besarnya nilai anggaran tersebut menuntut tanggung jawab tata kelola yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh menjadikan momentum ini sebagai ruang bagi program-program yang bersifat seremonial atau tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Secara tegas, Vasko meminta agar prioritas diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana, seperti perbaikan ruas jalan, peningkatan penerangan umum, serta pembenahan sistem pengairan dan irigasi.

“Perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan. Jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penggunaan anggaran dalam jumlah besar tersebut juga harus tunduk pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta bebas dari potensi penyimpangan.

Setiap tahapan perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek wajib diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Pemprov Sumbar diharapkan mampu memastikan bahwa setiap rupiah dari dana Rp18,9 triliun tersebut benar-benar bermuara pada pemulihan ekonomi dan keselamatan masyarakat, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan.

Publik pun berhak mengawal realisasi anggaran ini sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.