PEKANBARU riauexpose.com– Sebanyak 20 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru resmi menerima kenaikan pangkat dalam upacara yang digelar di Aula Sahardjo, Senin (23/02/2026).
Momentum ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan penegasan tanggung jawab hukum dan etika profesi yang semakin berat di lingkungan pemasyarakatan.
Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Lapas, Yuniarto, serta dihadiri jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai.
Pembacaan Surat Keputusan kenaikan pangkat menjadi dasar formal penetapan hak dan kewajiban baru bagi para aparatur tersebut.
Dalam amanatnya, Yuniarto menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan hadiah rutin berbasis masa kerja semata.
Menurutnya, promosi jabatan dan golongan adalah bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab dengan peningkatan integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap standar operasional dan kode etik pemasyarakatan.
“Kenaikan pangkat harus dimaknai sebagai peningkatan tanggung jawab. Integritas tidak boleh ditawar, profesionalisme tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa institusi pemasyarakatan berada dalam sorotan publik.
Karena itu, setiap pegawai dituntut menjaga marwah lembaga, menghindari praktik penyimpangan, serta memperkuat pengawasan internal.
Pelayanan terhadap warga binaan harus berjalan sesuai prinsip pembinaan, bukan sekadar administratif, apalagi transaksional.
Prosesi penyematan tanda pangkat baru kepada perwakilan pegawai berlangsung khidmat.
Namun di balik suasana haru dan bangga, tersirat pesan tegas bahwa kenaikan pangkat membawa konsekuensi hukum dan moral yang lebih tinggi.
Secara struktural, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi elemen krusial dalam reformasi sistem pemasyarakatan.
Dengan bertambahnya pangkat dan tanggung jawab, ke-20 pegawai tersebut diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan tata kelola lapas yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pembinaan yang berkeadilan.
Kenaikan pangkat ini pada akhirnya bukan sekadar pencapaian personal, melainkan ujian konsistensi dalam menjaga integritas institusi di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin ketat.
