Siak riauexpose.com– Menindaklanjuti instruksi tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo, jajaran Polres Siak menggelar tes urine mendadak terhadap 55 personel, Senin (23/2/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai respons serius institusi kepolisian dalam memperketat pengawasan internal pasca mencuatnya dugaan keterlibatan oknum Kapolres Bima Kota dalam kasus narkotika.
Pemeriksaan yang berlangsung di Klinik Polres Siak sejak pukul 08.30 WIB itu dipimpin langsung oleh Kapolres Siak, AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar.
Sebanyak 15 perwira dan 40 bintara menjalani tes urine secara terbuka dan diawasi fungsi Propam serta Sidokkes.
Kapolres menegaskan, langkah tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan implementasi konkret perintah pimpinan tertinggi Polri agar tidak ada ruang toleransi bagi anggota yang terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
“Penegakan hukum harus dimulai dari internal. Tidak ada kompromi bagi anggota yang bermain-main dengan narkoba. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai aturan pidana dan kode etik,” tegasnya.
Langkah pengawasan ini dilakukan menyusul atensi nasional terhadap integritas aparat, terutama setelah terungkapnya kasus yang menyeret pejabat kepolisian di Polres Bima Kota, Polda NTB.
Kapolres Siak menegaskan bahwa institusi tidak boleh tercoreng oleh perilaku menyimpang oknum.
Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh personel yang diuji dinyatakan negatif narkotika.
Meski demikian, pengawasan tidak berhenti pada satu kegiatan. Kasi Propam AKP Rony Maka Suci menyatakan tes serupa akan dilaksanakan secara berkala maupun insidentil tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Pengawasan melekat menjadi kewajiban. Propam memastikan setiap anggota mematuhi disiplin dan kode etik profesi. Tes urine hanya salah satu instrumen. Evaluasi perilaku dan integritas tetap berjalan,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Polres Siak menegaskan komitmennya mendukung agenda pemberantasan narkoba secara menyeluruh, baik terhadap masyarakat maupun secara internal, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral kepada publik.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa reformasi pengawasan internal bukan sekadar retorika, melainkan tindakan nyata dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi Polri.
