Riauexpose.com PEKANBARU — Persidangan perkara narkotika jenis cartridge dengan terdakwa Alif Daffa Chayrawan dan Alfinda Aminanda di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru berlangsung sengit. Penasihat hukum terdakwa, Rikardo Simanjuntak, S.H., C.P.M., mencecar dua anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru terkait kronologi penangkapan, asal-usul barang bukti hingga berkurangnya jumlah orang yang diamankan dalam perkara tersebut.
Sidang yang digelar Kamis (20/8/2026) itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Hendah Karmila Dewi, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
Dua saksi yang dihadirkan yakni anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru, Rofiq dan Angga Saputra.
Dalam pemeriksaan, Rikardo secara bergantian menggali keterangan kedua saksi mengenai proses penindakan, pihak-pihak yang diamankan, asal-usul barang bukti serta tindakan penyidik setelah penangkapan.
Rikardo juga mengingatkan saksi agar memberikan keterangan sesuai fakta di bawah sumpah. Hal itu dinilai penting karena keterangan saksi menjadi salah satu bagian yang akan diuji majelis hakim dalam mengungkap fakta perkara.
Di hadapan majelis hakim, saksi Rofiq menerangkan perkara tersebut bermula dari pengembangan kasus di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru.
Dari hasil interogasi terhadap pihak yang diamankan, polisi memperoleh informasi bahwa barang narkotika tersebut didapat dari seseorang bernama Wisnu Chandra.
“Setelah kami melakukan interogasi, mereka mengaku mendapatkan barang dari Wisnu Chandra. Petugas kemudian bergerak menuju ke penginapan dan mendapati yang bersangkutan bersama rekan lainnya,” ujar Rofiq dalam persidangan.
Keterangan tersebut kemudian didalami penasihat hukum dengan mencocokkannya terhadap kronologi yang tertuang dalam surat dakwaan JPU.
Penasihat Hukum Pertanyakan Lima Orang Hanya Dua Jadi Terdakwa
Salah satu bagian yang menjadi sorotan Rikardo adalah jumlah orang yang diamankan dalam rangkaian penindakan perkara tersebut.
Menurut keterangan yang muncul di persidangan, terdapat lima orang yang diamankan petugas. Namun, pada akhirnya hanya dua orang yang diproses hingga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.
Rikardo mempertanyakan alasan tiga orang lainnya tidak dilanjutkan ke proses persidangan.
Menurutnya, fakta tersebut perlu dijelaskan secara terang agar rangkaian tindakan penyidik sejak penangkapan hingga penetapan tersangka dapat diuji secara objektif di hadapan majelis hakim.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana mekanisme terhadap tiga orang yang sebelumnya diamankan kemudian dilepaskan. Kami ingin mengetahui apakah proses tersebut telah dilakukan melalui mekanisme TAT yang melibatkan unsur terkait,” kata Rikardo.
Persidangan juga mengungkap bahwa sejumlah saksi penangkap pernah menjalani pemeriksaan internal oleh Bidang Propam Polda Riau terkait penanganan perkara tersebut.
Pemeriksaan internal itu disebut berkaitan dengan prosedur penanganan perkara yang turut menyeret sejumlah nama, di antaranya Tari dan Yakub.
Para saksi membenarkan adanya pemeriksaan internal tersebut. Namun, mereka menyatakan seluruh proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai koridor tugas dan prosedur operasional kepolisian.
Fakta mengenai pemeriksaan Propam tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang diperhatikan penasihat hukum dalam menguji proses penangkapan dan penanganan perkara.
Usai persidangan, Rikardo Simanjuntak mengatakan pihaknya masih menemukan sejumlah hal yang perlu diuji antara isi surat dakwaan JPU dengan fakta yang terungkap di ruang sidang.
Salah satunya menyangkut identitas pihak yang disebut berkomunikasi dengan para terdakwa.
Rikardo menyebut terdapat perbedaan penyebutan nama antara surat dakwaan dan fakta yang menurutnya terungkap selama persidangan. Ia menyebut nama Aldo, bukan Rido, sebagaimana yang tertulis dalam dakwaan.
“Kami menguji objektivitas persidangan ini. Komunikasi yang terjalin antara undercover buyer dengan pihak terkait menunjukkan adanya transaksi berbayar, bukan sekadar laporan informasi masyarakat biasa,” tegas Rikardo.
Menurutnya, perbedaan tersebut perlu diklarifikasi agar konstruksi perkara yang diajukan ke persidangan dapat diuji berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Rikardo juga membahas terkait mekanisme penanganan terhadap tiga orang yang sebelumnya turut diamankan polisi.
Dia mempertanyakan apakah terhadap ketiga orang tersebut telah dilakukan proses sesuai mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebelum akhirnya tidak dilanjutkan sebagai terdakwa.
Penasihat hukum menilai persoalan tersebut penting karena berkaitan dengan transparansi proses hukum sejak tahap penangkapan hingga penentuan pihak yang akhirnya dibawa ke persidangan.
Sementara itu, saksi kepolisian tetap menerangkan bahwa tindakan penangkapan dan proses pemeriksaan internal Propam telah dilakukan sesuai dengan koridor tugas kepolisian.
Keterangan dua saksi penangkap tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari rangkaian fakta yang dipertimbangkan majelis hakim dalam memeriksa perkara.
Persidangan perkara narkotika jenis cartridge dengan terdakwa Alif Daffa Chayrawan dan Alfinda Aminanda masih berlanjut. Majelis hakim akan mendengarkan keterangan saksi lainnya serta memeriksa alat bukti sebelum perkara memasuki tahapan persidangan berikutnya.
Penasihat hukum maupun pihak kepolisian masing-masing telah menyampaikan posisi mereka dalam persidangan.
Selanjutnya, pembuktian di persidangan akan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai fakta dan alat bukti dalam perkara tersebut.
“BACA JUGA”
Sertijab Kasat Lantas Polres Inhu, Fikri Kurniawan Tukar Posisi dengan Luthfi Indra Praja
Ombudsman Riau Cek Pelayanan Kantor Imigrasi Pekanbaru
Bank Mandiri Terima Bakti Koperasi Pradana Nayaka di Kemenkop Awards 2026
