Pekanbaru riauexpose.Com.~ MUBES yang digelar sebagai manifestasi kedaulatan anggota tersebut menjadi ruang konstitusional bagi mahasiswa Fakultas ilmu hukum UIN Suska Riau untuk menyampaikan evaluasi, kritik, dan proyeksi arah gerak organisasi.
Dalam dinamika forum, peserta secara terbuka menyampaikan pandangan terhadap capaian kepengurusan sebelumnya serta tantangan struktural yang akan dihadapi HMPS Ilmu Hukum ke depan.
Proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan berujung pada aklamasi.
Secara normatif, mekanisme tersebut mencerminkan praktik demokrasi deliberatif yang menempatkan konsensus sebagai basis legitimasi kepemimpinan, bukan sekadar agregasi suara mayoritas.
Sebelum agenda pemilihan, pengurus periode 2025 menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diterima secara bulat oleh peserta forum.
Penerimaan laporan tersebut menjadi indikator akuntabilitas organisasi sekaligus penegasan bahwa tata kelola kepengurusan berjalan dalam koridor transparansi dan tanggung jawab kolektif.
Ketua terpilih, Nazriel Ali Syahbana Akbar, dalam pidato perdananya menegaskan komitmen untuk membawa HMPS Ilmu Hukum menjadi organisasi yang progresif, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika akademik maupun sosial.
Ia menekankan pentingnya konsolidasi internal sebagai fondasi penguatan marwah jurusan dan peningkatan kapasitas kader.
“Kepercayaan forum adalah amanah yang harus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan sekadar simbol legitimasi,” ujarnya Senin (2/3).
Sementara itu, Ketua periode 2025, Parlin Nasti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah membersamai kepengurusannya selama satu tahun terakhir.
Ia menilai MUBES bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang reflektif untuk menguji konsistensi idealisme mahasiswa hukum sebagai insan akademis yang kritis dan beretika.
Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Maghfirah, MA, mengapresiasi pelaksanaan MUBES yang berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan.
Ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan inovasi program yang adaptif serta memperkuat posisi HMPS sebagai mitra strategis fakultas dalam pembinaan mahasiswa.
Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, menilai mekanisme aklamasi melalui musyawarah mufakat mencerminkan kedewasaan budaya demokrasi di lingkungan mahasiswa hukum.
Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar mandat personal, melainkan amanah kolektif yang harus diterjemahkan dalam disiplin organisasi dan kontribusi terukur.
Dengan ditetapkannya kepengurusan baru melalui aklamasi, HMPS Ilmu Hukum dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk memperkuat fungsi kaderisasi, meningkatkan kualitas diskursus akademik, serta membangun tradisi organisasi yang akuntabel dan berbasis prinsip-prinsip hukum.
Regenerasi ini bukan hanya pergantian figur, melainkan momentum penguatan tata kelola organisasi mahasiswa yang profesional, progresif, dan berorientasi pada nilai integritas di tengah dinamika dunia hukum yang terus berkembang.
