Riauexpose.com || Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi perhatian Kemendagri.
Menyikapi fenomena tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan gagasan baru agar kepala daerah mendapatkan insentif dari persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mendorong kinerja sekaligus menekan potensi korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Tito Karnavian saat menghadiri agenda di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), menyusul penetapan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam kasus yang ditangani KPK.
Menurut Tito, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selama ini telah rutin melakukan pembinaan terhadap kepala daerah.
Namun begitu, ia mengungkapkan bahwa integritas pribadi tetap menjadi faktor utama yang menentukan apakah seorang pemimpin daerah mampu menjaga amanah atau justru terjerumus dalam praktik korupsi.
“Iya, pembinaan sudah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada pribadi masing-masing,” ujar Tito.
Dia juga menanggapi usulan pemberian dana operasional yang lebih memadai bagi kepala daerah.
Menurutnya, ide tersebut cukup baik untuk mengurangi potensi penyimpangan, namun tidak bisa menjadi jaminan mutlak bahwa praktik korupsi akan hilang.
“Supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya begitu,” katanya.
Sebagai alternatif solusi, Tito mengungkapkan gagasan agar kepala daerah memperoleh persentase tertentu dari PAD yang berhasil ditingkatkan selama masa kepemimpinannya.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi stimulus bagi kepala daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah secara legal.
Menurutnya, jika PAD meningkat, maka kepala daerah akan memiliki motivasi lebih besar untuk bekerja optimal tanpa harus membebani masyarakat melalui pungutan yang tidak semestinya.
“Kalau PAD-nya makin tinggi, maka kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat,” jelas Tito.
Gagasan tersebut, lanjut Tito, merupakan salah satu pendekatan sistemik yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun, keberhasilannya tetap bergantung pada integritas dan komitmen masing-masing kepala daerah dalam menjalankan amanah jabatan.
Belakangan, sejumlah kepala daerah kembali terseret kasus korupsi yang ditangani KPK.
Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai efektivitas sistem pengawasan, kesejahteraan pejabat daerah, hingga pentingnya penguatan integritas dalam birokrasi pemerintahan daerah.
