Riauexpose.com PEKANBARU – Rencana PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) mengambil alih pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru setelah kerja sama dengan PT Lippo Karawaci berakhir mendapat dukungan dari Komisi III DPRD Riau.
Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Riau bersama jajaran PT SPR, Senin (24/8/2026).
Meski menyambut positif rencana tersebut, DPRD meminta pengelolaan hotel milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperhatikan norma sosial, lingkungan sekitar dan citra daerah.
Direktur PT SPR Haris Kampay mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Plt Gubernur Riau SF Hariyanto agar Hotel Aryaduta dikelola secara mandiri oleh PT SPR setelah kontrak kerja sama dengan PT Lippo Karawaci berakhir pada akhir 2026.
“Kami ingin kelola sendiri hotel milik Pemprov Riau, Hotel Aryaduta. Kami janjikan pendapatannya naik menjadi Rp500 juta per bulan,” kata Haris saat RDP.
Haris optimis pengelolaan secara mandiri dapat meningkatkan kontribusi Hotel Aryaduta terhadap pendapatan daerah. Keyakinan itu didukung pengalamannya selama sekitar 15 tahun dalam mengelola Hotel Grand Elite.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal bagi PT SPR untuk menyusun strategi pengelolaan Hotel Aryaduta agar aset milik Pemprov Riau tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Komisi III DPRD Riau pada prinsipnya mendukung rencana PT SPR mengelola Hotel Aryaduta. Terlebih, jika pengelolaan oleh BUMD tersebut mampu meningkatkan optimalisasi aset daerah dan mendongkrak pendapatan Pemprov Riau.
Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, meminta PT SPR tidak menjadikan target pendapatan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan Hotel Aryaduta.
Menurut Edi, posisi Hotel Aryaduta yang berada di kawasan strategis membuat pengelola harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitar.
Hotel tersebut berada berdekatan dengan rumah dinas Kapolda Riau, Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), serta kawasan rumah dinas Gubernur Riau.
“Jangan sampai nanti orang-orang yang keluar hotel itu nantinya pakaiannya tak senonoh,” kata Edi.
Politisi Gerindra tersebut menilai kondisi kawasan sekitar Hotel Aryaduta harus menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep bisnis dan pelayanan hotel.
Selain aspek sosial, DPRD Riau juga mengingatkan PT SPR agar realistis dengan target pendapatan Rp500 juta per bulan.
Edi meminta target tersebut tidak hanya tercapai pada masa awal pengelolaan, tetapi harus dapat dipertahankan secara konsisten dalam jangka panjang.
“Kita khawatir hanya beberapa bulan mendapatkan penghasilan yang dijanjikan Dirut tadi, setelah itu malah anjlok,” ujarnya.
Karena itu, PT SPR dinilai perlu menyiapkan strategi bisnis yang matang sebelum mengambil alih pengelolaan Hotel Aryaduta.
Strategi tersebut antara lain berkaitan dengan peningkatan tingkat hunian, kualitas pelayanan, pemasaran, pengelolaan fasilitas serta upaya mempertahankan reputasi hotel di tengah persaingan industri perhotelan di Pekanbaru.
Komisi III DPRD Riau juga mengingatkan agar Hotel Aryaduta tidak berkembang menjadi tempat hiburan malam yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Menurut Edi, status Hotel Aryaduta sebagai aset Pemprov Riau membuat pengelola memiliki tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dalam menjaga citra daerah.
PT SPR diminta menyusun konsep pengelolaan yang profesional, transparan dan berkelanjutan. Target peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan penerapan tata kelola yang baik serta pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di dalam hotel.
Jika nantinya pengelolaan Hotel Aryaduta resmi beralih kepada PT SPR, DPRD Riau berharap aset tersebut mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah tanpa mengabaikan kepentingan sosial masyarakat.
Hotel Aryaduta tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi Pemprov Riau, tetapi juga tetap menjadi bagian dari wajah daerah yang mencerminkan nilai, budaya dan kepentingan masyarakat Riau.
“BACA JUGA”
Pangdam dan Kapolda Riau Dipuji Prabowo, Berpeluang Dapat Jabatan Baru
Polres Dumai Sita 2 Kg Sabu dan 4 Kg Ganja di Kebun Sawit, Seorang Pria Diamankan
Polda Riau Beri Layanan Kesehatan Warga Kerumutan dan Petugas Karhutla
