PEKANBARU riauexpose.com– Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, menghadiri Sidang Pleno Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Tinggi Riau yang digelar Kamis (12/2/2026) di Ruang Sidang Prof. Dr. H.M. Syarifuddin.
Kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen integritas lembaga peradilan di Provinsi Riau.
Sidang pleno tersebut dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Diah Sulastri Dewi, yang mengusung tema “Pengadilan Berintegritas, Kinerja Berkualitas”. Dalam paparannya, ia menyampaikan berbagai capaian kinerja sepanjang tahun 2025, termasuk optimalisasi transformasi digital dalam pelayanan perkara.
Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan transparansi informasi publik, serta percepatan administrasi berbasis elektronik menjadi fokus utama reformasi peradilan. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret menghadirkan kepastian hukum yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kehadiran jajaran Pemasyarakatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau (Ditjenpas), Maizar, bersama Kalapas Pekanbaru, menunjukkan eratnya koordinasi antar-sub sistem peradilan pidana. Sinergi antara lembaga peradilan dan pemasyarakatan dinilai krusial dalam menjamin kesinambungan proses hukum, mulai dari tahap persidangan hingga pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Usai kegiatan, Yuniarto menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan sistem peradilan yang terintegrasi.
“Proses hukum tidak berhenti pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tahapan pembinaan di Lapas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Karena itu, koordinasi dan komunikasi yang solid harus terus dijaga,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, unsur Forkopimda, perwakilan Kepolisian Daerah Riau, Kejaksaan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Riau.
Melalui forum tahunan tersebut, para pemangku kepentingan sepakat untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Riau.
