Bupati Afni Saat Menerima Penghargaan Tingkat Nasional di Jakarta
Jakarta, – Pemerintah Kabupaten Siak di bawah kepemimpinan Dr.Afni Z ~ Syamsurizal membuktikan dedikasinya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik ke-2 dalam penerapan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Konferensi Nasional Ekologi ke-6 yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) di Jakarta. Selasa (5/8).
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 48 daerah di Indonesia yang telah berkomitmen mengadopsi skema EFT sebagai tata kelola fiskal yang mendukung kelestarian lingkungan.
Penghargaan tersebut secara simbolis diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, kepada Bupati Siak, Dr. Afni Z.
“Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi kami untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Bupati Afni seusai menerima penghargaan.
Kabupaten Siak dikenal sebagai pelopor pertama di Provinsi Riau yang menerapkan skema EFT melalui program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE). Hingga tahun 2025, tercatat total alokasi EFT mencapai Rp31,05 miliar, yang disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu) dan reformulasi Alokasi Dana Kampung (ADK) yang berbasis pada kinerja ekologis.
Langkah ini tentu saja tidak hanya mendorong konservasi sumber daya alam, tetapi juga memberikan insentif nyata bagi kampung di Siak yang menunjukkan komitmen dalam menjaga lingkungan.
Dalam RPJMD Kabupaten Siak, visi ekologis telah diintegrasikan dalam Misi 1, yang menitikberatkan pada kolaborasi multipihak (pentahelix) untuk memperkuat hak akses masyarakat terhadap hutan dan tanah, serta mengembangkan ekonomi hijau secara berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berpihak pada masa depan. Melalui pendekatan pentahelix, kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami jalankan berpijak pada kolaborasi, transparansi, dan kepentingan jangka panjang,” sambung Bupati wanita pertama di negeri istana itu.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Siak telah merencanakan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai bentuk insentif kepada kampung-kampung berprestasi dalam pengelolaan ekologi. Skema ini akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) sebagai bentuk kepastian hukum.
Selain itu, rumus baru untuk Alokasi Dana Kampung (ADK) juga akan diterapkan, dengan pendekatan berbasis Alokasi Dasar, Alokasi Proporsional, dan Alokasi Mendukung Program Pemkab Siak.
Seluruh proses ini dijalankan melalui sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat sipil, khususnya NGO yang tergabung dalam Sekretariat Siak Hijau.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, terutama kawan-kawan dari NGO yang terus mendampingi dan memberi masukan konstruktif. Semoga penghargaan ini semakin menguatkan semangat kita untuk melangkah lebih jauh,” ucap Afni.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pemkab Siak terus meneguhkan langkahnya dengan menjadikan kebijakan hijau sebagai pilar utama pembangunan.
“Kami ingin mewariskan lingkungan yang sehat, ekonomi yang tangguh, dan masyarakat yang sejahtera kepada generasi mendatang. Ini adalah komitmen bersama yang kami upayakan melalui kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berbasis kinerja,” tutup Bupati Afni memungkasi.
