Pekanbaru riauexpose.com– Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan strategis Presiden Republik Indonesia dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah dinamika penyesuaian fiskal nasional.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu Lantai 4, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Selasa (18/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Riau tersebut, Afni menilai bahwa program prioritas nasional bukanlah beban bagi daerah, melainkan peluang strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan.
“Di daerah tidak ada istilah pemotongan anggaran, yang ada adalah pengalihan untuk mendukung program prioritas nasional,” tegas Afni.
Artinya, lanjut Bupati Siak itu, kita harus satu frekuensi dan bersama-sama mengawal agenda besar Presiden.
Ia mengungkapkan, dalam dua pekan terakhir dirinya intens berkomunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat guna memahami arah kebijakan anggaran pemerintah.
Dari komunikasi tersebut, ia menyimpulkan bahwa daerah perlu menunjukkan sikap proaktif dan sinergis terhadap program-program prioritas nasional.
Afni secara terbuka menyatakan dukungan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau untuk mengimplementasikan berbagai program prioritas Presiden di Bumi Lancang Kuning, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Karena penganggaran difokuskan pada program nasional, kami di daerah siap satu langkah dan berada di belakang Pak Gubernur untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Riau,” ujarnya.
Selain itu, Afni juga mengungkapkan adanya peluang dana perbantuan bagi daerah sebesar Rp230 triliun yang telah disahkan dalam APBN 2026.
Dana tersebut, menurut informasi yang diterimanya dari DPR RI, dapat diakses oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor strategis lainnya.
“Ini menunjukkan komitmen kuat Presiden kepada daerah. Tinggal bagaimana kita di daerah mampu membaca peluang, menyusun perencanaan yang matang, dan bergerak bersama agar dapat mengakses dana tersebut,” kata Afni.
Ia menambahkan, meski mekanisme teknis pengajuan dana tersebut belum sepenuhnya dipahami, sinergi antar kabupaten/kota di Riau menjadi kunci agar potensi pendanaan itu dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa forum konsultasi publik RKPD merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Menurutnya, prioritas RKPD 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar seperti kesehatan, serta pemeliharaan infrastruktur wajib, termasuk penanganan jalan rusak.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2027.
“Tantangan kita adalah bagaimana bersama-sama bekerja keras menggali potensi yang ada. InsyaAllah, dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, pendapatan daerah 2027 dapat kita tingkatkan,” tutupnya.
Kehadiran Bupati Siak dalam forum tersebut menegaskan posisi daerah sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.
