RIAUEXPOSE.COM JAKARTA – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam, di tengah menguatnya polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden.
Informasi ini sekaligus menambah perhatian publik terhadap posisi Gibran di tengah dinamika hukum dan politik yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.
Prasetyo Hadi menegaskan, informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran tidak benar.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Wakil Presiden.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembicaraan antara kedua pemimpin negara itu.
Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang akan ditempuh untuk menguji persoalan dokumen pendidikan tersebut.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kini tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga mulai memasuki ranah politik di DPR RI.
Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi dikabarkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan terkait usulan tersebut.
Puan menyatakan, DPR akan menindaklanjutinya dengan menghimpun masukan dari fraksi, alat kelengkapan dewan, dan anggota DPR. Seluruh proses, kata dia, harus berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan konstitusi.
Sementara itu, Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menilai Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyikapi persoalan tersebut.
Polemik ijazah Gibran menguat setelah adanya putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Dalam perkembangan tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur PTUN.
Situasi ini membuat langkah politik Gibran semakin menjadi perhatian nasional, terlebih setelah niat pengunduran dirinya disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian bahwa Gibran secara resmi telah mengundurkan diri ataupun bahwa pengunduran dirinya telah diterima. Pernyataan Istana yang disampaikan Mensesneg baru sebatas mengonfirmasi adanya niat tersebut.