Pemprov dan DPRD Riau Sepakati APBD-P 2026, Gubri Apresiasi Banggar
PEKANBARU, RIAUEXPOSE.COM – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memastikan arah pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan di tengah dinamika fiskal yang dihadapi Riau.
Pemerintah Provinsi Riau menegaskan, penyesuaian anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik sekaligus mendukung prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan APBD-P 2026 tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9/2026).
Dalam pembahasannya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencermati struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta perkembangan pelaksanaan APBD hingga semester pertama 2026.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD Riau, seluruh anggota dewan, khususnya Badan Anggaran, yang telah menjalankan pembahasan APBD Perubahan 2026 secara konstruktif.
Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi pemerintahan dan kemampuan fiskal daerah yang berkembang sepanjang tahun anggaran.
SF Hariyanto menegaskan, setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Namun begitu, efisiensi tersebut tidak boleh menggeser perhatian pemerintah dari kebutuhan masyarakat maupun pelayanan dasar.
“Seluruh penyesuaian tersebut kita lakukan secara cermat dan hati-hati, dengan tetap menjaga prioritas pembangunan serta kepentingan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar SF Hariyanto dalam rapat paripurna DPRD Riau.
Ia memastikan pelaksanaan APBD-P 2026 nantinya akan tetap mengedepankan prinsip tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, DPRD Riau melalui Banggar memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemprov Riau.
Catatan tersebut antara lain menyangkut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian belanja, penguatan belanja modal, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Banggar DPRD Riau Edi Basri menyebut APBD harus mampu merespons dinamika pembangunan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Banggar juga mendorong agar program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, efisiensi diarahkan terhadap belanja yang kurang prioritas, sementara potensi pendapatan daerah harus terus dioptimalkan.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintah,” tegas Edi Basri.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menegaskan bahwa rekomendasi Banggar perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.
Pengendalian belanja, menurutnya, tetap harus dilakukan secara terukur agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Arah tersebut sejalan dengan prioritas Pemprov Riau yang tetap mempertahankan sektor pelayanan dasar dan pembangunan.
Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi serta pemajuan budaya Melayu menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD Riau 2025-2029.
Pemprov Riau juga memastikan efisiensi belanja dilakukan secara selektif. Belanja yang dapat ditekan, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan rapat tatap muka, menjadi bagian dari evaluasi, sementara mandatory spending pendidikan, beasiswa, pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) dan bantuan sosial tetap diperhatikan.
Dengan disepakatinya APBD-P Riau 2026, pemerintah daerah kini memiliki landasan untuk melanjutkan penyesuaian program dan kegiatan sesuai kemampuan fiskal serta kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Bagi masyarakat, substansi perubahan APBD bukan semata soal angka dalam dokumen anggaran. Yang paling penting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang tepat sasaran dan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.