Riauexpose.com DUMAI – Gagasan pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Provinsi Riau memasuki babak baru. Tokoh masyarakat, kepala daerah, anggota legislatif, mantan pejabat, akademisi hingga perwakilan lima kabupaten/kota pesisir resmi menyatukan persepsi dan komitmen untuk memperjuangkan lahirnya daerah otonomi baru yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Ahad (26/7/2026) lalu.
Forum tersebut menjadi tonggak awal konsolidasi besar masyarakat pesisir yang melibatkan Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperjuangkan terbentuknya provinsi baru di pesisir timur Riau.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Dumai Paisal, Bupati Rokan Hilir Bistamam, mantan Anggota DPD RI Instiwati Ayus, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPRD kabupaten/kota, jajaran pemerintah daerah, akademisi, hingga tokoh masyarakat dari lima daerah.
Dari Kabupaten Siak hadir Asisten I Setdakab Siak Fauzi Asni, Wakil Ketua DPRD Siak H. Syarif, Anggota DPRD Siak Tengku Muhammad, serta tokoh masyarakat H. Makmur, Tengku Muhazza, Idrus, dan Lilik Rahayu.
Dalam forum tersebut, peserta menerima paparan hasil studi kelayakan pembentukan provinsi baru yang menjadi dasar akademik dan administratif perjuangan pemekaran wilayah.
Musyawarah juga membahas penyamaan visi seluruh daerah pesisir, pembentukan panitia kerja dan tim formatur, hingga pembahasan nama provinsi baru serta usulan ibu kota.
Salah satu usulan yang mendapat perhatian datang dari tokoh masyarakat Kabupaten Siak, Tengku Muhazza, yang mengusulkan nama Provinsi Siak Indrapura sebagai identitas provinsi baru.
Menurutnya, nama tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat kuat karena kawasan pesisir timur Riau merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia.
“Kami mengusulkan nama Provinsi Siak Indrapura. Secara sejarah, kawasan pesisir ini merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Siak,” ujar Tengku Muhazza.
Nama, lanjutnya, Siak sudah dikenal hingga tingkat internasional, dan jasa Sultan Siak kepada Republik Indonesia sangat besar, termasuk menyerahkan kekayaan kerajaan demi mendukung berdirinya NKRI. Dengan nama ini kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat memberikan perhatian serta menyetujui pembentukan provinsi baru di pesisir timur Riau.
Dia mengungkapkan, bahwa pembahasan mengenai ibu kota provinsi tidak perlu menjadi perdebatan di tahap awal.
Menurutnya, lokasi ibu kota dapat diputuskan kemudian melalui musyawarah dan kesepakatan seluruh kepala daerah dari Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Lebih jauh, Tengku Muhazza mengajak seluruh pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Riau, hingga DPRD Provinsi Riau untuk bersinergi melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar usulan pembentukan provinsi baru dapat segera diajukan kepada pemerintah pusat.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Siak, H. Makmur, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan pembentukan provinsi baru selama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Pada prinsipnya Kabupaten Siak mendukung pembentukan provinsi baru ini sepanjang tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir,” katanya.
Para peserta forum menilai pembentukan provinsi baru akan membuka peluang pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pesisir yang memiliki sumber daya alam melimpah serta berada di jalur perdagangan internasional yang strategis.
Forum di Kota Dumai itu dinilai menjadi langkah awal konsolidasi lintas daerah dalam memperjuangkan lahirnya provinsi baru di pesisir timur Riau.
Dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Pemerintah Provinsi Riau hingga pemerintah pusat, dinilai menjadi kunci utama agar cita-cita pembentukan provinsi baru dapat terwujud.
