Riauexpose.com || Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji ulang sasaran penerima manfaat, termasuk kemungkinan mengeluarkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari keluarga ekonomi mampu atau kategori high class dari daftar penerima program.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan gizi diberikan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Arum usai mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG menjelang penyusunan skema penerima manfaat tahun 2027.
“Untuk tahun 2027, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, pagu anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp270 triliun untuk 81,5 juta penerima manfaat,” ujarnya.
Namun begitu, lanjut dia, kami di BGN masih terus melakukan berbagai langkah perbaikan.
Arum menjelaskan, salah satu fokus utama evaluasi adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima bantuan berdasarkan kebutuhan intervensi gizi yang paling mendesak.
BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian terkait guna menentukan kelompok yang paling membutuhkan dukungan gizi dari negara.
Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa intervensi gizi paling krusial berada pada masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak, yang dinilai sangat menentukan perkembangan otak dan pertumbuhan fisik.
“Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat agar program ini benar-benar memberikan dampak kesehatan yang maksimal,” katanya.
Dalam simulasi yang sedang dihitung, BGN menilai siswa SMA dari kalangan ekonomi menengah ke atas kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.
“Misalnya untuk SMA, mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi anak-anak yang uang sakunya sudah Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Mungkin yang kategori high class seperti itu tidak perlu lagi,” ujar Arum.
Jika skema tersebut diterapkan, jumlah penerima manfaat diperkirakan akan berkurang sekitar 8 juta orang.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan itu tidak akan menghilangkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain berdampak pada jumlah penerima, penyesuaian tersebut juga akan memengaruhi penataan ulang dapur penyedia makanan bergizi yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG.
BGN menilai kualitas dapur dan standar operasional penyediaan makanan harus ikut dievaluasi agar sejalan dengan target peningkatan kualitas gizi nasional.
“Tidak masuk akal jika kita mengharapkan kualitas makanan yang baik tetapi dapurnya tidak memenuhi kaidah pengolahan makanan yang benar. Karena itu penataan ulang juga akan dilakukan,” tegasnya.
Lewat langkah refocusing ini, pemerintah berharap anggaran program MBG dapat digunakan lebih efisien sekaligus memastikan bantuan gizi benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, balita, dan anak-anak pada masa pertumbuhan kritis.
