SIAK riauexpose.com riauexpose.com– Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Buku Kabupaten Siak Dalam Angka 2026.
Forum ini menjadi momen penting dalam memperkuat tata kelola data sektoral di tingkat daerah, sekaligus mengoptimalkan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai landasan perencanaan pembangunan yang berbasis evidensi (evidence-based planning).
Kepala Diskominfo Siak, Rozi Chandra, menegaskan bahwa Diskominfo memegang peran sentral sebagai wali data daerah.
Fungsi tersebut mencakup harmonisasi, validasi, hingga standardisasi data agar informasi yang dihasilkan pemerintah memiliki konsistensi metodologis serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.
“Kolaborasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan untuk memastikan integrasi data berjalan optimal. Dengan data yang terstandar dan tervalidasi, perencanaan pembangunan tahun 2026 akan lebih presisi, terukur, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Rozi.
Mantan Asisten 3 Setda Kab Siak itu juga bilang, penguatan tata kelola data tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas koordinasi antarinstansi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi disparitas informasi serta meminimalkan potensi bias dalam pengambilan kebijakan publik.
Senada dengan itu, Kepala BPS Kabupaten Siak menekankan bahwa ketersediaan data statistik yang mutakhir dan kredibel merupakan fondasi utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
“Pembangunan tanpa dukungan data yang kuat akan meningkatkan risiko ketidaktepatan sasaran. Karena itu, sinergi antara Pemkab Siak dan BPS menjadi krusial untuk memastikan data yang dihasilkan bersifat mutakhir, transparan, serta interoperabel antarinstansi,” jelasnya.
FGD ini menjadi ruang konsolidasi teknis sekaligus strategis dalam menyelaraskan data sektoral, sehingga publikasi Kabupaten Siak Dalam Angka 2026 dapat merepresentasikan kondisi daerah secara komprehensif dan akurat.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Siak dan BPS menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem data daerah yang terintegrasi, transparan, dan adaptif. Penguatan fondasi data tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
