JAKARTA riauexpose.com– Komitmen pemberantasan narkotika di tubuh kepolisian kembali diuji.
Listyo Sigit Prabowo memerintahkan pelaksanaan tes urine serentak bagi seluruh personel di Indonesia, dari tingkat Mabes hingga satuan kewilayahan.
Instruksi tersebut ditegaskan sebagai respons atas masih ditemukannya anggota yang terseret kasus penyalahgunaan narkoba sebuah ironi di tengah gencarnya penindakan terhadap masyarakat.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan pemeriksaan akan dilaksanakan serentak oleh Divpropam bersama jajaran pengawas internal dan eksternal.
“Berdasarkan perintah Kapolri, kegiatan pemeriksaan urine akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah atau jajaran Polri,” ujarnya, Jumat (20/2).
Langkah ini diposisikan sebagai penegasan integritas institusi. Namun publik menilai, kebijakan serupa bukan kali pertama dilakukan.
Pertanyaannya: apakah ini sekadar rutinitas administratif, atau benar-benar menjadi pintu masuk penindakan tegas tanpa pandang bulu?
Tes urine akan mencakup seluruh level, mulai dari Mabes Polri, polda, hingga polres dan polsek. Pengawasan disebut dilakukan berlapis untuk memastikan proses berjalan objektif dan transparan.
Kebijakan ini juga dikaitkan dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita, yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kapolri menegaskan integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama pemberantasan kejahatan, termasuk narkotika.
Kini, perintah tes urine massal menjadi ujian konkret atas komitmen tersebut.
Jika dilaksanakan konsisten dan disertai sanksi tegas bagi pelanggar, kebijakan ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik.
Sebaliknya, tanpa transparansi dan keberanian menindak oknum, tes serentak hanya akan dipandang sebagai langkah simbolik.
Publik menunggu: apakah perintah ini benar-benar menjadi momentum bersih-bersih internal, atau sekadar respons reaktif atas kasus yang kembali mencoreng institusi?
Yang jelas, dengan instruksi ini, seluruh jajaran kepolisian tak lagi memiliki ruang kompromi. Bersih, atau berhadapan dengan konsekuensi hukum dan etik.
