Mantan Kepala SPN Polda Riau dan Istri Ditahan Kejari Bengkalis

Mantan Kepala SPN Polda Riau dan istrinya dalam kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara TNI-Polri.
Penulis: Usman
Jumat, 20 November 2026 | 10:44:00 WIB

RIAUEXPOSE.COM BENGKALIS – Janji membantu meluluskan calon anggota TNI dan Polri berujung perkara pidana. Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) Slamet Heri Basuki (SHB), bersama istrinya, Aryani, resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis setelah terseret kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp350 juta.

Penahanan pasangan suami istri tersebut dilakukan pada Kamis (19/11/2026), setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui proses pelimpahan tahap II.

Keduanya menjalani penahanan lanjutan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkalis, Yogi Hendra, membenarkan pelimpahan kedua tersangka tersebut.

Ia mengatakan, setelah proses tahap II, keduanya langsung menjalani penahanan.

“Terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan lanjutan di Lapas Kelas IIA Bengkalis,” ujar Yogi.

Kasus ini bermula dari dugaan penipuan terhadap Fitri Anita (51), seorang perempuan warga Jalan Kayangan, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Korban diduga menyerahkan uang sekitar Rp350 juta kepada kedua tersangka setelah memperoleh informasi dan janji bantuan untuk meluluskan anaknya dalam seleksi penerimaan Bintara TNI dan Polri tahun 2024.

Berdasarkan informasi perkara, uang tersebut ditransfer melalui dua rekening berbeda. Sekitar Rp135 juta masuk ke rekening Slamet Heri Basuki, sementara sisanya ditransfer ke rekening Aryani.

Namun begitu, harapan korban agar anaknya diterima menjadi anggota TNI maupun Polri tidak terwujud.

Setelah dua kali tidak berhasil dalam seleksi TNI, anak korban kemudian mengikuti seleksi Bintara Polri. Upaya tersebut juga berakhir dengan kegagalan.

Merasa dirugikan, korban kemudian meminta agar seluruh uang yang telah diserahkan dikembalikan. Namun, hingga perkara dinyatakan lengkap atau P21, uang tersebut belum sepenuhnya dikembalikan.

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi ketika SHB masih aktif menjabat sebagai Kepala SPN Polda Riau.

Di sisi lain, penasihat hukum kedua tersangka, Aidil Fitsen, SH, menyampaikan pandangan berbeda terkait perkara yang menjerat kliennya.

Aidil menegaskan, sejak awal kliennya tidak pernah menjanjikan kelulusan anak korban sebagai anggota TNI.

Menurutnya, persoalan tersebut bermula dari permintaan bantuan pihak korban agar anaknya dapat mengikuti proses penerimaan anggota TNI.

Bahkan, kata Aidil, SHB telah menyampaikan kepada korban bahwa anaknya memiliki kendala fisik pada bagian mata yang berpotensi menjadi hambatan dalam proses seleksi.

Meski demikian, korban tetap meminta bantuan. Aryani kemudian berupaya menjalin komunikasi dengan seseorang di Jakarta yang disebut-sebut memiliki pangkat jenderal.

Aidil juga menyampaikan bahwa uang yang diterima kliennya disebut telah diteruskan kepada pihak lain di Jakarta. Namun, orang yang dimaksud dikabarkan telah meninggal dunia.

Ia menyebut kliennya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, pengembalian uang kepada korban telah dilakukan secara bertahap sebesar Rp28 juta. Pihaknya juga mengaku pernah memberikan jaminan berupa aset tanah.

“Klien kami beritikad baik. Karena kondisi keuangan, sudah diangsur mengembalikan sebesar Rp28 juta,” ungkap Aidil.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Riau telah menetapkan Slamet Heri Basuki dan Aryani sebagai tersangka pada 9 April 2026.

Penetapan tersangka tersebut masing-masing tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/45/IV/RES.1.11/2026 untuk SHB dan Nomor S.Tap/46/IV/RES.1.11/2026 untuk Aryani.

Dalam perkara ini, keduanya disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagaimana tercantum dalam surat penetapan tersangka.

Kejari Bengkalis menyatakan akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk selanjutnya melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Bengkalis guna menjalani proses persidangan.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan jalan pintas untuk meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan TNI maupun Polri dengan imbalan uang.

Proses penerimaan prajurit TNI dan anggota Polri harus ditempuh melalui mekanisme resmi, transparan, serta berdasarkan kemampuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan dengan meminta sejumlah uang.

Reporter: Usman