PEKANBARU riauexpose.com– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sonjaya, mengingatkan seluruh jajaran pelaksana Program Makan Bergizi Gratis di Riau agar tidak main-main dalam menjalankan standar operasional prosedur.
Penegasan itu disampaikan saat rapatkonsolidasi bersama Kepala SPPG dan mitra yayasan se-Riau di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Dalam arahannya, Soni menekankan bahwa setiap tahapan program, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat, sudah memiliki SOP yang rinci dan wajib dijalankan tanpa kompromi.
“Banyak persoalan di lapangan muncul karena kelalaian menjalankan SOP. Padahal aturannya sudah jelas. Disiplin adalah kunci,” tegasnya.
Ia menyebut, kehadiran BGN di daerah bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memastikan Kepala SPPG benar-benar bekerja sesuai mandat.
Program yang menyasar jutaan penerima ini, kata dia, tidak boleh cacat tata kelola.
Soni juga mengingatkan kembali besaran anggaran MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak TK.
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran menjadi harga mati agar program ini tidak menimbulkan kecurigaan publik.
BGN bahkan mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki akun media sosial resmi sebagai sarana keterbukaan informasi.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau menu harian, daftar bahan baku, harga pembelian, hingga kandungan gizi makanan yang disajikan.
“Publik berhak tahu hari ini dimasak apa, bahan apa yang dipakai, berapa harganya, dan bagaimana nilai gizinya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
BGN mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif berkolaborasi dengan SPPG dan mitra yayasan.
Target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Saat ini, sebanyak 633 titik telah berdiri, sementara sisanya masih dalam proses.
Namun demikian, BGN telah menutup portal pendaftaran SPPG baru secara nasional.
Jika masih terdapat kebutuhan tambahan di wilayah tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan surat resmi melalui bupati atau wali kota untuk diverifikasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, menyebut dari target 677 unit di 12 kabupaten/kota, sebanyak 633 SPPG telah beroperasi.
Program ini telah menjangkau 1,42 juta penerima manfaat dan didukung 25.035 relawan aktif.
Dengan skala sebesar itu, pengawasan ketat dan akuntabilitas menjadi tantangan utama. Tanpa disiplin dan transparansi, program ambisius ini berpotensi menyisakan persoalan baru di kemudian hari.
