Siak – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak pada Selasa (18/3) untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Siak yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Maret 2025 mendatang.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan dan kebutuhan pelaksanaan PSU, termasuk anggaran dan pengamanan, berjalan sesuai rencana.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka Haluk menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU harus dipersiapkan dengan matang agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
Ribka bilang bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kapolres Siak dan Kodim 0322 Siak, untuk memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan PSU nantinya.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kapolres dan Kodim untuk memastikan pengamanan selama pelaksanaan PSU. Tujuannya adalah agar proses ini berjalan dengan aman dan kondusif,” ujar Ribka Haluk kepada wartawan di sela-sela kunjungan.
Selain pengamanan, Wamendagri juga memastikan bahwa anggaran untuk mendukung pelaksanaan PSU telah tersedia melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ribka menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam menjamin kelancaran proses PSU, termasuk untuk kebutuhan logistik dan operasional penyelenggara.
“Kami sudah cek langsung ke lapangan dan mendapatkan konfirmasi dari pemerintah daerah serta penyelenggara pemilu bahwa NPHD sudah tersedia dan siap digunakan,” katanya.
Hal ini lanjut ribka, menjadi faktor utama untuk memastikan PSU berjalan lancar dan tidak ada kendala teknis di lapangan.
Semantara itu, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Siak, Fauzi Asni, turut mengungkapkan kesiapan anggaran tersebut.
Menurut Sekda Siak itu, NPHD untuk kebutuhan pengamanan oleh Polres dan Kodim 0322 Siak, serta untuk kebutuhan KPU dan Bawaslu, telah disiapkan sejak jauh hari.
“Alokasi anggaran dari NPHD sudah kami siapkan sejak awal. Ini untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional dan pengamanan dalam pelaksanaan PSU dapat terpenuhi dengan baik,” ungkap Fauzi.
Senada dengan itu Kapolres Siak, AKBP Eka Ariandi Putra, juga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan pengamanan sejak jauh hari.
Pentolan Akpol 2005 itu menyebutkan bahwa Polres Siak telah menyusun strategi pengamanan yang terkoordinasi dengan Kodim 0322 Siak dan unsur terkait lainnya untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan PSU.
“Kami telah memetakan potensi kerawanan dan sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Personel kami juga sudah siap untuk dikerahkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU berlangsung,” jelas AKBP Eka.
Tidak hanya sampai disitu, Wamendagri juga meninjau langsung beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kampung Jayapura dan Buantan Besar, serta mengecek kesiapan gudang logistik KPU Siak.
Ribka memastikan bahwa seluruh perlengkapan dan kebutuhan logistik sudah siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan PSU.
Menariknya, Ribka Haluk juga menegaskan bahwa petahana di Kabupaten Siak tidak diwajibkan cuti meski ikut dalam kontestasi PSU.
Hal ini dijelaskan Ribka merujuk pada regulasi yang berlaku serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mewajibkan petahana untuk mundur atau cuti saat mengikuti PSU.
“Kami sudah tanyakan langsung ke KPU, dan karena tidak ada tahapan kampanye dalam PSU ini, maka petahana tidak diwajibkan cuti. Artinya, mereka tetap bisa menjalankan tugas sebagai bupati atau wakil bupati selama pelaksanaan PSU,” terang Ribka.
Lebih lanjut, Ribka menyebutkan bahwa pada Pilkada tahun lalu, petahana memang diwajibkan cuti selama masa kampanye. Namun, karena dalam PSU ini tidak ada tahapan kampanye, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.
“Pada Pilkada lalu memang petahana wajib cuti saat kampanye. Tapi dalam PSU ini tidak ada kampanye, sehingga mereka tetap bisa menjalankan tugas pemerintahan seperti biasa,” tegasnya.
Dihadapan wartawan dan Muspida Kabupaten Siak Ribka optimistis bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Siak akan berjalan lancar dan aman.
“Kami berharap pelaksanaan PSU ini berjalan dengan baik, lancar, dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak,” tutup Ribka.
