Bupati Siak Dr.Afni Z saat Menyampaikan Sambutan
Siak, — Tangis haru Bupati Siak Dr.Afni Z tak terbendung saat menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak, Kamis (3/7).
Di hadapan pejabat lama Dr. Tabarita Simorangkir, S.SiT., MN dan kepala BPN yang baru Martin, S.T., M.H, Afni menyuarakan jeritan masyarakatnya yang selama ini terhimpit dalam persoalan konflik lahan yang tak kunjung usai.
“Warga kami tidak tahu apa-apa. Mereka hanya ingin hidup tenang, tapi malah jadi korban dari oknum kepala kampung yang nakal, yang menjual lahan secara tidak sah,” ucap Afni.
Afni tak menyalahkan masyarakat yang awam soal hukum. Sebaliknya, ia dengan jujur mengakui bahwa tanggung jawab itu ada pada pihaknya sebagai pemimpin di negeri istana.
“Apakah karena ketidaktahuan mereka, kita pantas menghakimi? Ini bukan soal salah siapa, tapi siapa yang berani memperbaiki,” lanjutnya.
Bupati perempuan pertama di Siak itu juga menyinggung berbagai konflik agraria yang selama ini melanda negeri istana, Kemarin Tumang dibakar, Dayun, hingga Olak.
Afni bilang, persoalan ini tak bisa hanya dilihat sebagai tumpukan berkas, melainkan jeritan hidup rakyat yang memerlukan ruang dan keadilan.
“Ini lah Siak hari ini, yang terus menghadapi konflik tanah. Yang salah itu kami, para pemimpin, yang belum cukup melindungi,” ujarnya sambil mengusap air mata.
Afni pun menyampaikan harapan besar kepada Kepala BPN yang baru. Ia meminta agar urusan sertifikasi lahan masyarakat dapat dipermudah dan dipercepat, agar warga tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian hukum.
“Saya hanya lima tahun menjadi bupati. Tapi warga kami hidup di sini selamanya. Tolong titip Siak… bantu warga kami punya ruang hidup yang layak. Lahan yang belum bersertifikat, tolong dipermudah prosesnya,” pintanya tulus.
Meski suatu hari tak lagi menjabat, Afni menegaskan komitmennya sebagai bagian dari masyarakat Siak.
“Menjadi bupati atau tidak, saya tetap abdikan diri sebagai putri Siak,” katanya.
Ia juga tak menutup diri terhadap investor dan keberadaan perusahaan-perusahaan di negeri istana. Namun begitu dengan tegas, ia meminta agar hak rakyat tidak dikorbankan.
“Silakan perusahaan beroperasi di Siak. Tapi tolong beri kami ruang untuk memperjuangkan hak rakyat, sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya dengan tegas.
