Riau, – Provinsi Riau tengah menghadapi tantangan keuangan akibat tertundanya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Ketua Umum KAMMI Wilayah Riau, Febriansyah, menyinggung dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas anggaran daerah. Menurutnya, Riau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara, terutama dari sektor minyak dan gas (migas).
“Dari hasil minyak, negara memperoleh 85% pendapatan, sementara dari gas mencapai 70%. Namun, daerah hanya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dan Participating Interest (PI) sebesar 10% dari pengelolaan Blok Rokan,” ujar Febriansyah.
Ia menambahkan bahwa Riau juga memberikan kontribusi dari sektor lain yang turut menopang perekonomian nasional.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan transfer DBH agar roda pembangunan di Riau tetap berjalan optimal.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih adil dan proporsional dalam penyaluran dana ke daerah, terutama bagi Riau yang telah berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional,” katanya, Sabtu (8/2).
Selain itu, keterlambatan pencairan DBH dapat berdampak pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Riau. Pemerintah daerah perlu mengelola anggaran secara lebih efisien di tengah situasi ini, namun tetap membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah bagian dari kebijakan nasional, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa daerah tidak dirugikan dalam proses ini,” tambahnya.
Ke depan, KAMMI Wilayah Riau berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal transfer keuangan, terutama yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri.
“Kami mengajak semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi terbaik agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujar Febriansyah.
Dengan kontribusi besar yang telah diberikan Riau kepada negara, percepatan transfer DBH menjadi harapan utama bagi daerah.
Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan daerah agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan dengan baik.
