Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, secara terbuka mengakui bahwa praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan masih terjadi di lingkungan Korps Lalu Lintas. Pengakuan tersebut disampaikan orang nomor satu di Korp Lalu Lintas Polri itu, Selasa (30/12/2025).
Irjen Agus bilang, praktik pelayanan transaksional tersebut bertentangan dengan semangat reformasi kultur yang tengah ia dorong di tubuh Korlantas Polri, yakni perubahan paradigma dari “dilayani” menjadi “melayani” masyarakat.
“Ini tidak sejalan dengan reformasi kultur. Kita harus berubah, dari mentalitas ingin dilayani menjadi melayani masyarakat,” tegas Agus.
Agus optimis bahwa perubahan kultur kerja tersebut dapat membawa institusi Polantas menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Agus mengklaim telah menyampaikan larangan keras terhadap segala bentuk pelayanan transaksional kepada seluruh jajaran kepolisian lalu lintas, mulai dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) di seluruh Indonesia.
Larangan tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, khususnya dalam layanan lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Tak hanya itu, Kakorlantas juga menegaskan sanksi tegas bagi anggota yang masih nekat melakukan pungli. Dengan nada keras, ia menyatakan tidak akan mentoleransi oknum yang mencoreng nama baik institusi.
“Kalau masih ada yang melakukan pungli, silakan di-blender,” ujar Agus, mengibaratkan tindakan ekstrem sebagai bentuk ketegasan terhadap pelanggaran.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pimpinan Korlantas Polri siap mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi terhadap oknum Polantas yang merusak citra dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
