Siak.— Angin segar datang bagi Aparatur Negara Sipil (ANS), Pegawai Tidak Tetap (PKKK), dan tenaga honorer di Kabupaten Siak. Pemkab Siak menyatakan optimis terhadap perkembangan realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun anggaran 2024, yang diyakini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan pegawai dan pembangunan desa.
Meski masih dihadapkan pada persoalan tunda bayar, sejumlah indikator menunjukkan tren positif yang membawa harapan baru bagi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Siak.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Siak, Husni Merza, saat memberikan keterangan kepada awak media di Siak Sri Indrapura, Rabu (30/4/2025).
Husni bilang, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat telah mencapai 100 persen, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) sudah mendekati angka sempurna, yakni 98 persen.
“Ini kabar baik bagi kita semua, meski ada tantangan yang masih perlu kita selesaikan bersama,” ujar Husni.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan anggaran daerah.
Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak, Rori Erlangga, juga membenarkan bahwa realisasi anggaran tahun 2024 sudah hampir optimal.
Kendati demikian, Husni Merza tidak menutup mata bahwa persoalan tunda bayar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Lebih jauh Husni menjelaskan bahwa akumulasi kekurangan pembayaran dari tahun 2023 masih menyisakan angka yang signifikan.
“Masih terdapat sisa kurang bayar dari pusat sebesar Rp175 miliar lebih, ditambah DBH pajak yang belum disalurkan dari provinsi untuk tahun 2024 senilai Rp57 miliar,” jelasnya.
Untuk Dana Participating Interest (PI) tahun 2024, yang ditargetkan sebesar Rp156 miliar, Husni mengakui baru terealisasi sekitar Rp70 miliar.
Meski begitu, pihaknya tetap memandang capaian ini sebagai langkah awal yang akan terus diupayakan agar lebih maksimal pada semester berikutnya.
Memasuki tahun 2025, Pemkab Siak mencatat bahwa realisasi TKDD yang baru berjalan empat bulan sudah menunjukkan progres wajar.
“Untuk DBH sudah masuk 24 persen dan DAU sebesar 30 persen. Ini masih sesuai dengan jadwal, mengingat tahun anggaran masih berjalan,” ungkap Husni, memberi keyakinan bahwa pemerintah daerah tetap memantau dan mendorong pencairan dana secara berkala.
Pemerintah Kabupaten Siak juga memastikan prioritas pengeluaran daerah tetap diarahkan untuk kebutuhan yang mendesak, seperti pembayaran gaji pegawai, honorarium, operasional, serta perjalanan dinas.
“Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mungkin akan ada penyesuaian waktu, namun pelayanan publik tetap kami jaga berjalan optimal,” tegas Husni.
Husni Merza menegaskan komitmen Pemkab Siak untuk terus transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah kepada masyarakat.
“Kami terus berupaya, agar pelayanan tetap berjalan dan pembangunan tidak terhenti. Prinsip kami jelas, rakyat harus tetap merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya menyudahi.
