JAKARTA – “Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam.” Kalimat itu bukan sekadar slogan bagi Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso. Namun, bagi penguasa Orde Baru, kejujuran yang tanpa kompromi rupanya menjadi duri dalam daging yang harus segera dicabut.
Dunia kepolisian gempar ketika pada 2 Oktober 1971, Hoegeng dipensiunkan dini dari jabatannya sebagai Kapolri. Secara resmi, ia diberhentikan dengan alasan “peremajaan” organisasi. Namun, publik mencium aroma lain: Hoegeng tidak dicopot karena usia, melainkan karena ia terlalu berani menyentuh lingkaran suci Presiden Soeharto.
Hubungan yang Retak: Hoegeng vs Soeharto
Hubungan antara Hoegeng dan Soeharto awalnya adalah hubungan profesional antara panglima dan komandan. Namun, ketegangan mulai memuncak saat Hoegeng menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas—bahkan jika harus berhadapan dengan orang-orang di balik bayang-bayang Istana.
Ada tiga titik api utama yang memicu kemarahan Soeharto hingga berujung pada surat pemberhentian tersebut:
1. Kasus Penyelundupan Mobil Mewah Robby Tjahjadi
Hoegeng berhasil membongkar skandal penyelundupan mobil mewah besar-besaran yang melibatkan Robby Tjahjadi. Yang membuat gerah, Robby diketahui memiliki hubungan dekat dengan keluarga Cendana. Hoegeng menolak menutup mata, meski tekanan politik mulai berdatangan untuk menghentikan penyidikan.
2. Skandal Pemerkosaan Sum Kuning
Kasus tragis Sumarijem, seorang penjual jamu di Yogyakarta, menjadi ujian moral terbesar. Hoegeng membentuk tim khusus setelah mencium adanya keterlibatan anak-anak pejabat dan tokoh berpengaruh dalam kasus pemerkosaan ini. Langkah Hoegeng yang ingin menyeret “anak-anak emas” ini ke pengadilan membuat Soeharto mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada Kopkamtib, sebuah langkah yang secara de facto melumpuhkan kewenangan Hoegeng.
3. Penolakan Menjadi Duta Besar
Sesaat sebelum dicopot, Soeharto menawarkan posisi Duta Besar di Swedia atau Belgia kepada Hoegeng—sebuah cara halus Orde Baru untuk “membuang” tokoh yang dianggap vokal. Hoegeng menolak dengan tegas. Ia menyatakan bahwa ia adalah polisi, bukan diplomat. Penolakan ini dianggap sebagai pembangkangan terhadap keinginan “Bapak Pembangunan.”
– Akhir dari Sebuah Era Kejujuran
Pencopotan Hoegeng menandai berakhirnya era di mana kepolisian berdiri tegak secara independen tanpa intervensi politik praktis. Setelah melepas seragamnya, Hoegeng tidak mendapatkan fasilitas mewah. Ia bahkan sempat dicekal dari layar TVRI karena grup musiknya, The Hawaiian Seniors, dianggap sebagai sarana kritik terselubung.
Hingga akhir hayatnya, Hoegeng tetap hidup sederhana, membuktikan bahwa jabatan bisa dicopot, namun integritas tidak bisa dibeli. Sejarah mencatat, ia bukan jatuh karena kegagalan, melainkan karena ia terlalu benar di waktu yang salah.
Sumber Referensi & Bacaan Lebih Lanjut:
Kisah lengkap integritas sang Jenderal dapat dibaca dalam buku biografi Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan karya Abrar Yusra dan Ramadhan K.H.
Arsip liputan mengenai skandal Sum Kuning tersedia di situs resmi Majalah Tempo (edisi khusus sejarah Orde Baru).
Dokumentasi video profil integritas Hoegeng dapat disaksikan melalui saluran resmi Museum Polri.
