Siak — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak resmi memulai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan penting ini dibuka langsung oleh Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Selasa (7/10).
Turut membersamai musyawarah tersebut Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Sekretaris Daerah Mahadar, unsur Forkopimda, serta anggota DPRD Kabupaten Siak.
Forum ini menjadi tonggak awal dalam menyiapkan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Afni menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen moral pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang adil, hijau, dan berkelanjutan.
Menurutnya, visi pembangunan lima tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kesinambungan dengan program nasional dan provinsi.
“Penyusunan RPJMD ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah, menyusun arah kebijakan yang jelas, dan memastikan pembangunan Siak benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Bupati Afni mengungkapkan terdapat tujuh isu strategis utama yang menjadi fondasi penyusunan RPJMD Siak 2025–2029. Isu pertama adalah ketahanan dan resiliensi kebijakan Siak Hijau, yang menempatkan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai prioritas utama.
Isu kedua terarah pada pengembangan infrastruktur ekonomi untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan akses pelayanan publik.
Isu ketiga membahas pengembangan potensi pariwisata alam, buatan, dan budaya Melayu, termasuk pemberdayaan komunitas adat Suku Sakai dan Akit sebagai bagian dari identitas dan kekayaan sosial budaya Siak.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun karakter dan jati diri daerah,” ujar Afni menekankan pentingnya aspek budaya dalam pembangunan.
Lebih lanjut, Afni mengungkapkan bahwa Siak tengah menghadapi bonus demografi yang menjadi peluang besar untuk mendorong produktivitas daerah.
“Isu keempat ini sangat penting. Kita harus menyiapkan generasi muda yang siap bersaing melalui pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja yang memadai,” paparnya.
Selain itu, ia menyoroti letak geografis strategis Siak yang berada di jalur Selat Malaka dan segitiga pertumbuhan IMT-GT (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle) sebagai isu kelima yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) disebut memiliki peran vital dalam memperkuat konektivitas ekonomi dan industri daerah.
Isu strategis keenam dan ketujuh berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan. Bupati Afni menjelaskan bahwa Siak memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan—mulai dari padi, jagung, ubi, sawit, hingga kelapa. Sementara di bidang energi, Siak tengah menyiapkan langkah konkret untuk mengembangkan biomassa sawit, PLTS, dan perdagangan karbon (carbon trading).
“Pangan dan energi adalah dua fondasi penting ekonomi masa depan. Kita ingin Siak menjadi daerah yang tangguh menghadapi krisis, mandiri secara pangan, dan mampu berkontribusi dalam transisi energi bersih,” jelas Afni.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan RPJMD Siak diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029, sehingga kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Salah satu kebijakan nasional yang akan diadaptasi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya harus diimbangi dengan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
“Program MBG ini baik, tapi kita juga harus menjaga agar ketersediaan pangan mencukupi dan harga tetap stabil. Karena ketika permintaan meningkat, tanpa pengendalian yang baik, inflasi bisa naik,” ujar Afni.
Dalam dokumen RPJMD 2025–2029, Pemkab Siak telah menetapkan 31 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Di antaranya, Indeks Ekonomi Hijau ditargetkan mencapai 58,81 persen, Indeks Ketahanan Pangan sebesar 82,24 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 79,12 persen pada 2029.
Musyawarah ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Bappeda Provinsi Riau, serta dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak dan jajaran, unsur Forkopimda, dan tokoh masyarakat.
Melalui forum ini, Pemkab Siak berharap tercipta sinergi lintas sektor untuk memastikan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
