PEKANBARU.~ Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, melontarkan kritik keras setelah mengetahui adanya proyek portal otomatis senilai lebih dari Rp353 juta di kantor yang seharusnya menjadi fasilitas pelayanan publik.
Peristiwa ini terungkap Selasa (25/11) seusai upacara Hari Guru Nasional. Saat ditanya soal portal elektrik tersebut, SF Hariyanto terlihat jelas tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya.
“Kantor Gubernur saja terbuka, kok Disdik pakai portal?” tegasnya.
“Kalau takut sama wartawan, ya jangan jadi Kadis. Mundur aja,” timpalnya.
Disdik Riau memasang portal elektrik lengkap dengan sistem akses ID Card dan sensor otomatis. Sebelumnya, kantor tersebut sudah memiliki pagar manual dan petugas keamanan. Namun demikian, proyek baru senilai ratusan juta itu tetap dijalankan.
Kepala Disdik Riau, Erisman Yahya, membela proyek tersebut dengan menyebutnya sebagai “program lama”, sekaligus mengklaim bahwa portal diperlukan untuk, Menertibkan tamu, mengatur akses masuk dan mencegah pencurian.
Namun begitu, argumentasi ini berbanding terbalik dengan esensi kantor dinas, pelayanan publik. Di tengah minimnya anggaran pendidikan, portal bernilai ratusan juta memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat.
“Sejak kapan kantor dinas pendidikan memakai akses khusus seolah zona militer? Untuk menertibkan tamu… atau untuk menghalangi wartawan?” ujar seorang warga yang menolak kebijakan tersebut.
Kontroversi memuncak setelah publik mengetahui angka anggaran serta fungsi portal tersebut. Banyak yang menilai kebijakan ini lebih bertujuan membatasi interaksi dengan masyarakat dan media daripada sekadar pengamanan.
SF Hariyanto menegaskan bahwa kantor dinas tidak boleh bersikap eksklusif, apalagi menutup diri dari kontrol publik.
“Pelayanan publik itu terbuka. Kalau ada yang mau disembunyikan, berarti ada yang salah,”tegasnya.
“Bangun kepercayaan itu jauh lebih penting daripada bangun pagar.”
Setelah teguran keras Plt Gubernur, masyarakat menunggu langkah lanjut. Apakah portal elektrik senilai Rp353 juta itu akan dicabut? Atau apakah Kepala Disdik Riau akhirnya menyadari bahwa batasan pelayanan publik bukan ditentukan oleh palang besi, tetapi oleh keberanian untuk transparan?
Sampai kini, Disdik Riau masih belum memberikan klarifikasi tegas apakah portal akan dipertahankan atau ditinjau ulang.
