Riauexpose.com PELALAWAN || Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Pelalawan memasuki babak baru.
Kejaksaan Negeri Pelalawan resmi melimpahkan enam berkas perkara beserta surat dakwaan enam terdakwa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (14/7/2026).
Dengan pelimpahan tersebut, proses hukum kini memasuki tahap persidangan dan tinggal menunggu penetapan majelis hakim serta jadwal sidang.
Pelimpahan perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran pupuk subsidi Tahun Anggaran 2019 hingga 2022 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
Enam terdakwa yang dilimpahkan masing-masing berinisial ERF selaku distributor, SB dan A selaku petugas verifikasi dan validasi (verval), serta YA, S, dan PS selaku pengecer pupuk bersubsidi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut menyerahkan enam surat dakwaan terhadap masing-masing terdakwa.
Dalam dakwaan primair, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara dalam dakwaan subsidair, para terdakwa dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Dr. Eka Nugraha, pelimpahan perkara tersebut merupakan tahapan penuntutan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
“Sedangkan berkas perkara tersangka berinisial R telah lebih dahulu dilimpahkan pada Jumat pekan lalu. Dengan demikian, seluruh berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Pelalawan kini telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,” ujar Eka Nugraha.
Menurutnya, setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan resmi diterima pengadilan, Kejaksaan tinggal menunggu penetapan majelis hakim serta hari persidangan.
“Pelimpahan berkas perkara telah selesai dilaksanakan pada Selasa, 14 Juli 2026. Selanjutnya kami menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,” tambahnya.
Kasus dugaan korupsi pupuk subsidi ini menjadi perhatian publik karena diduga terjadi penyimpangan dalam mekanisme distribusi pupuk bersubsidi selama empat tahun anggaran, yakni 2019 hingga 2022, di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
Seluruh pembuktian atas dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum nantinya akan diuji dalam persidangan yang digelar secara terbuka di Pengadilan Tipikor Pekanbaru sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
