Karhutla di Riau
Pekanbaru.~ Kebakaran Hutan dan lahan di Riau saat ini berdampak ke negara tetangga seperti, Malaysia, Singapura dan Thailand. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat dan sorotan internasional.
Dua dari tiga negara yang terdampak telah melayangkan nota diplomatik resmi dan menyampaikan keprihatinan terkait asap kiriman dari Provinsi Riau.
Menyikapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam.
Budi menyampaikan enam instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanggulangan Karhutla secara sistematis dan tegas.
“Dua negara tetangga secara resmi menyampaikan keprihatinan melalui jalur diplomatik. Ini menjadi petanda serius. Jangan sampai kredibilitas Indonesia di mata internasional terganggu,” tegas Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (23/7).
Pemerintah telah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas.
Tujuan utama adalah pemadaman seluruh titik panas, dengan seluruh personel dan peralatan di lapangan dikerahkan secara maksimal untuk menghentikan api agar tidak meluas, terutama agar tidak terjadi pengiriman asap ke negeri tetangga.
Kementerian Kehutanan segera menerjunkan tim teknis guna menilai dampak dan menyusun rencana pemulihan bersama satuan tugas di lapangan.
Di sisi lain, dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh konsesi, khususnya di 21 kabupaten/kota terdampak Karhutla yang berada dalam radius 5 km dari titik panas (hotspot).
Pemerintah juga memberlakukan moratorium sementara atas pemberian izin baru di lahan gambut, terutama di wilayah rawan seperti Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan, hingga situasi dinyatakan aman.
Penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, di mana Menkopolhukam meminta Polri dan Kejaksaan bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran, termasuk dengan melakukan konferensi pers untuk memberi efek jera.
Tidak hanya itu, Menteri Kehutanan diminta menjatuhkan sanksi administratif secara tegas, termasuk pencabutan izin konsesi, pengenaan denda maksimal, dan memasukkan perusahaan yang terbukti bersalah ke dalam daftar hitam (blacklist).
“Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi menyangkut kehormatan bangsa di mata dunia,” ujar Budi Gunawan.
Pemerintah juga telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan serta menyiapkan tambahan satu hingga dua pesawat TMC.
Selain itu, 800 personel dan lima unit pesawat water bombing telah dikerahkan untuk pemadaman via udara.
“Kami sedang siapkan tambahan armada dan personel. Api harus padam sebelum menyebar luas,” kata Budi.
Pemerintah Pusat mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan status tanggap darurat, guna mempercepat mobilisasi sumber daya.
Diketahui, sekitar 50 wilayah di Riau tergolong sangat rentan terhadap kebakaran, dan 213 sektor hutan diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya di Riau, untuk bersatu dan bekerja maksimal. Kita jaga hutan kita, lingkungan kita, dan nama baik bangsa kita,” pungkas Budi Gunawan.
