riauexpose.com BATAM.~ Bupati SiakBupati Siak Dr.Afni Zulkifli Dr.Afni Zulkifli mengikuti pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026) lalu.
Pada pertemuan tersebut Bupati Afni Secara tegas menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang di terima Kabupaten Siak.
Afni mengklaim, alokasi DBH SawitDBH Sawit yang ditetapkan pemerintah pusat masih jauh dari kata proporsional jika dibandingkan dengan kontribusi daerah terhadap sektor perkebunan sawit nasional.
Afni mengungkapkan, dengan luas kebun sawit di Kabupaten Siak yang mencapai lebih dari 300 ribu hektare, DBH Sawit tahun anggaran 2026 yang hanya sekitar Rp7,5 miliar dinilai tidak sebanding dengan potensi dan peran strategis Siak dalam industri sawit nasional.
“Dengan luasan kebun sawit lebih dari 300 ribu hektare, pemerintah pusat menetapkan DBH Sawit untuk Kabupaten Siak tahun 2026 hanya sekitar Rp7,5 miliar. Ini tentu belum mencerminkan kontribusi daerah,” ujar Afni, ahad (25/1/2026).
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak itu menekankan, sektor perkebunan sawit merupakan penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur, terutama jalan akses menuju perkebunan, guna memperlancar distribusi hasil produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Afni berujar, melalui DBH Sawit tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Siak telah membangun tiga ruas jalan, namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan riil. Saat ini, masih terdapat lebih dari 130 kilometer jalan akses perkebunan yang memerlukan penanganan di seluruh wilayah Kabupaten Siak.
“Pembangunan jalan perkebunan sangat krusial karena langsung berdampak pada kesejahteraan petani dan roda ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain persoalan DBH dan infrastruktur, Afni juga menyampaikan aspirasi petani sawit rakyat di Kecamatan Koto Gasib. Ia menyoroti kendala yang dihadapi petani akibat kondisi lahan gambut yang menyulitkan pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (replanting), sehingga diperlukan kebijakan khusus agar program tersebut tetap berjalan tanpa melanggar aturan lingkungan.
Afni menambahkan, seluruh hasil pembahasan dalam forum APKASI di Batam akan ditindaklanjuti dalam pertemuan lanjutan di Jakarta bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Bupati Siak Afni Zulkifli berharap, pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi konkret, baik dalam peningkatan DBH Sawit, percepatan pembangunan infrastruktur perkebunan, maupun kelanjutan program replanting sawit rakyat di Kabupaten Siak.
