Gubri Abdul Wahid Tegas: Migas Wajib Libatkan Tenaga Lokal dan Setor Pajak di Riau

Gubri Abdul Wahid Tegas: Migas Wajib Libatkan Tenaga Lokal dan Setor Pajak di Riau
Screenshot

PEKANBARUGubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan minyak dan gas (migas) yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning.

Orang nomor satu di Riau itu menegaskan, perusahaan migas tidak boleh hanya menguras hasil bumi tanpa memberi kontribusi nyata kepada masyarakat Riau.

Menurut Wahid, sektor migas adalah penopang utama perekonomian Riau. Namun, kontribusi besar itu harus dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya angka di atas kertas.

Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan migas wajib melibatkan tenaga kerja lokal dan bermitra dengan pelaku usaha daerah.

“Saya ingin pertumbuhan ekonomi di Riau ini juga disumbangkan oleh sektor migas. Bukan sekadar hasil minyak yang keluar, tetapi prosesnya harus memberi efek ke masyarakat. Mulai dari tenaga kerja hingga mitra lokal harus mendapat ruang. Dengan begitu, ada value yang ditambahkan bagi ekonomi daerah,” tegas Wahid usai menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit, Selasa (30/9).

Lebih jauh, Wahid juga mengultimatum agar perusahaan migas segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Riau.

Tujuannya jelas, agar pajak badan bisa masuk ke kas daerah dan langsung dirasakan manfaatnya oleh pemerintah serta masyarakat.

“Perusahaan migas harus punya NPWP di Riau. Jangan lagi setor pajak ke luar daerah. Pajak itu hak rakyat Riau,” ujarnya lantang.

Gubri menilai, praktik perusahaan yang mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah harus segera diakhiri. Ia bilang tenaga kerja lokal Riau sudah cukup kompeten dan layak diberi prioritas.

“Saya tegaskan, tenaga kerja harus didominasi oleh putra-putri Riau. Bukan malah sebaliknya, pekerja dari luar kota lebih banyak. Ini rumah kita, jangan kita jadi tamu di negeri sendiri,” cetusnya.

Peringatan tersebut juga didasarkan pada keprihatinan Wahid terhadap kesenjangan sosial yang masih terjadi di tengah kekayaan migas. Menurutnya, pengelolaan SDA yang buruk justru akan menjadi bom waktu bagi masyarakat.

“Kalau kekayaan alam tidak dikelola dengan benar, itu bukan membawa berkah. Justru bisa menjadi bencana sosial. Kita bisa lihat, sumber daya melimpah tapi rakyat banyak yang miskin. Ini bahaya besar,” ujarnya.

Wahid menambahkan, strategi pembangunan Riau ke depan tidak hanya fokus pada hasil migas, melainkan juga pada ekosistem di sekitarnya. Ia ingin masyarakat bisa mendapat manfaat dari seluruh rantai aktivitas migas.

“Pertumbuhan ekonomi harus adil, jangan hanya dinikmati segelintir orang. Semua masyarakat Riau harus merasakan dampaknya,” tegasnya lagi.

Terkait pernyataan keras ini, Gubri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan ekonomi bagi rakyat Riau. Ia mengingatkan, pemerintah tidak akan segan menindak tegas perusahaan migas yang mengabaikan aturan dan tidak berpihak kepada kepentingan daerah.

Exit mobile version