JAKARTA — Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkap lemahnya kontribusi sektor minyak dan gas (migas) terhadap pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2025. Politisi PKB itu bilang, hingga saat ini Riau hanya menerima Participating Interest (PI) sebesar 1 dolar AS per bulan, angka yang dinilai tidak signifikan bagi perekonomian provinsi penghasil minyak terbesar di Sumatera tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Wahid dalam pertemuan resmi dengan jajaran direksi Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan SKK Migas Sumbagut, yang digelar di Gedung RDTX Place, Mega Kuningan, Jakarta, pada Jumat (17/10) lalu.
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Asisten II Setdaprov, serta perwakilan BUMD penerima PI.
Menurut Wahid, meski sektor migas secara historis menjadi tulang punggung ekonomi Riau, namun data menunjukkan bahwa pada triwulan II-2025 pertumbuhan ekonomi Riau justru tertekan akibat kinerja negatif sektor migas, dengan pertumbuhan hanya 4,59%, sementara tanpa migas bisa mencapai 5,6%. “Artinya ada tata kelola yang salah,” tegasnya.
Wahid juga menuding investasi besar yang dilakukan PHR tidak banyak menyentuh perusahaan tempatan.
Dia menduga porsi lokal konten dalam proyek-proyek PHR masih rendah, sehingga dampak ekonominya terhadap masyarakat Riau sangat minim.
“Saya menduga investasi besar yang dilakukan PHR tidak melibatkan lebih banyak pengusaha daerah. Ini yang perlu dikoreksi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur muda itu mendesak PHR agar lebih transparan dalam pengelolaan investasi dan hasil produksi migas. Ia meminta laporan jelas mengenai nilai investasi, hasil lifting, serta penerimaan daerah yang bersumber dari PI.
“Kami hanya tahu PI 10 persen, tapi realisasinya sejak Januari lalu hanya satu dolar. Ini tidak masuk akal, kita harus tahu datanya secara terbuka,” tegas Wahid.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PHR, Ruby Mulyawan, menjelaskan bahwa beban insentif progresif split 10% serta meningkatnya biaya investasi proyek CEOR (Chemical Enhanced Oil Recovery) menjadi faktor utama menurunnya profitabilitas perusahaan. “Beban kami cukup besar, sementara harga minyak dunia terus turun.
Ini yang membuat kondisi kami negatif,” jelas Ruby. Ia menambahkan, PHR telah melibatkan lebih dari 200 kontrak dengan perusahaan lokal, yang menurutnya sudah cukup signifikan untuk mendorong ekonomi daerah.
Sementara itu, Direktur SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyambut baik forum tersebut sebagai momentum memperkuat kolaborasi, sinergi, dan koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR. Ia memastikan, data progres investasi dan lifting akan dibuka pada pertemuan selanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah Riau melalui Sekda juga meminta dilakukan adendum terhadap akta peralihan PI antara BUMD dan PHR.
Pertemuan akhirnya ditutup dengan kesepakatan bersama untuk mendorong perubahan skema kontrak dari gross split menjadi cost recovery, yang akan diusulkan ke Kementerian ESDM melalui mekanisme resmi.
