Siak – Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Siak dari berbagai kampus seruduk Kantor Bupati tempat orang nomor satu di negeri istana ngantor, Senin (29/9) siang.
Aksi Mahasiswa siang itu bukan ditunggangi elit politik, namun dipicu karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak yang melakukan pemotongan 50 persen terhadap biaya hidup beasiswa Program Keluarga Harapan (PKH).
Mahasiswa menilai, keputusan tersebut mendadak, sepihak, dan tanpa sosialisasi. Mereka mendesak Bupati Siak, Afni Zulkifli, segera mencabut kebijakan yang dianggap merugikan hak penerima beasiswa.
“Kami menolak pemotongan biaya hidup. Pemerintah harus transparan dalam mengambil keputusan, bukan mengorbankan mahasiswa,” teriak salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Aksi tersebut langsung ditanggapi Bupati Siak, Afni Zulkifli, yang turun langsung menemui ratusan Mahasiswa bersama Wakil Bupati, Syamsurizal.
Di hadapan adik-adik mahasiswa, Afni bilang bahwa beasiswa PKH tetap berjalan penuh, khususnya untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Pembayaran beasiswa PKH masih utuh karena APBD Perubahan baru disahkan hari ini. UKT mahasiswa tetap dibayarkan penuh,” jelas Afni di hadapan ratusan mahasiswa.
Namun begitu, Afni mengklaim adanya penyesuaian pada biaya hidup mahasiswa penerima PKH. Besarannya, yang semula Rp3,3 juta per bulan, kini disesuaikan menjadi Rp1,9 juta.
“Efisiensi ini bukan pemangkasan hak pendidikan. Ini dilakukan agar beasiswa bisa dirasakan lebih merata,” timpalnya.
Bupati Siak itu membeberkan bahwa alokasi beasiswa PKH dengan jumlah sekitar 700 penerima menyedot anggaran lebih dari Rp40 miliar. Sementara itu, 6.600 mahasiswa berprestasi non-PKH hanya menerima total Rp7,3 miliar.
“Kalau tidak kita atur, akan ada ketidakadilan. Kita ingin ribuan mahasiswa lain juga bisa terbantu,” kata Afni.
Penjelasan itu tak serta-merta meredakan amarah mahasiswa. Mereka menilai logika pemerataan yang digunakan Pemkab justru menekan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“PKH itu untuk keluarga tidak mampu. Kalau biaya hidupnya dipangkas, bagaimana mahasiswa bisa bertahan?” Saut seorang mahasiswa.
Afni mencoba menenangkan mahasiswa dengan berjanji akan menggelar dialog lanjutan. Pertemuan itu, kata dia, akan melibatkan Pemkab Siak, pihak kampus, serta perwakilan mahasiswa.
“Dalam waktu dekat kita akan melakukan pertemuan untuk memastikan alokasi anggaran beasiswa tepat sasaran dan tidak merugikan pihak kampus dan mahasiswa,” ujar Afni.
Meski demikian, mahasiswa tetap bersikap kritis. Mereka menegaskan akan menunggu realisasi, bukan sekadar janji.
“Kami akan kawal terus. Hak pendidikan penerima PKH tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun,” tegas salah seorang koordinator aksi.
Dalam pantauan, aksi mahasiswa berlangsung damai meski penuh dengan teriakan dan poster tuntutan. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan “Hapus Pemotongan Beasiswa PKH” sebagai simbol penolakan.
Sejumlah mahasiswa juga menyuarakan aspirasi mereka, bahwa jika kebijakan ini tidak ditinjau ulang, gelombang protes akan semakin besar.
“Kalau pemerintah tidak serius, kami siap turun lagi dengan massa yang lebih besar,” ancam mahasiswa.
Kini, bola panas ada di tangan Pemkab Siak. Mahasiswa menunggu apakah janji Bupati Afni untuk duduk bersama benar-benar direalisasikan, atau hanya sekadar pernyataan Abu Nawas untuk ketenangan sesaat di hadapan ratusan mahasiswa yang melakukan aksi.
