SIAK – Memasuki usia ke-26 tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten induk Bengkalis pada 1999 silam, Kabupaten Siak terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tahun 2025 mencatat, angka kemiskinan di Kabupaten Siak hanya berada pada posisi 4,40 persen, catatan ini merupakan paling terendah dibandingkan daerah-daerah hasil pemekaran seangkatan seperti Pelalawan (7,24%), Rokan Hilir (7,16%), Rokan Hulu (8,71%), dan Kuantan Singingi (6,99%).
Capaian ini menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Siak dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakatnya.
Sejak awal berdiri, daerah berjuluk “Negeri Istana” itu dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan pengelolaan sumber daya alam yang efisien, ditopang oleh komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Bupati Siak Dr. Afni menyebut, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat.
“Alhamdulillah, di usia ke-26 ini, Siak menunjukkan bahwa hasil kerja sama antara pemerintah dan masyarakat mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” ujarnya.
Namun begitu, lanjut dia, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama.
Meski demikian, di balik prestasi tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menekan angka pengangguran.
Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Riau Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau mencapai 4,12 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu data spesifik untuk Siak sendiri memang belum dirilis secara resmi, namun tren provinsi menunjukkan bahwa Siak juga terdampak oleh kenaikan angka pengangguran tersebut.
“Peningkatan angka pengangguran harus menjadi perhatian serius. Kita ingin kesejahteraan bukan sekadar angka statistik, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Afni.
Bupati wanita pertama di Siak itu juga bilang, bahwa pemerintah daerah saat ini sedang menyiapkan berbagai program berbasis ekonomi kreatif, pelatihan tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM agar daya serap tenaga kerja lokal semakin meningkat.
Peran sektor industri dan pariwisata juga diharapkan menjadi penggerak dalam mengurangi pengangguran.
Dengan potensi besar yang dimiliki, mulai dari kawasan industri Tanjung Buton hingga pariwisata sejarah di kompleks Istana Siak, Pemkab bertekad menjadikan Siak sebagai daerah mandiri yang tidak hanya bergantung pada sektor migas semata.
Keberhasilan Siak menekan angka kemiskinan dalam dua dekade terakhir merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Angka kemiskinan 4,40 persen itu bukan kebetulan. Itu buah dari konsistensi perencanaan dan keberanian mengambil kebijakan pro-rakyat,” beber Afni.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas sektor ekonomi agar kesejahteraan dapat berkelanjutan di tengah perubahan global.
Seiring peringatan Hari Jadi Kabupaten Siak ke-26, masyarakat berharap momen ini menjadi ajang introfeksi dan pembuktian bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari turunnya angka kemiskinan, tapi juga dari meningkatnya kualitas hidup warga secara menyeluruh.
