Bupati Afni ke Bapenda Riau, Perjuangkan Optimalisasi Pajak Kendaraan dan Air Permukaan

Suasana Kunjungan Bupati Siak Afni Zulkifli di Bapenda Riau

Bupati Siak Afni Zulkifli Saat Berdiskusi dengan Kadipenda Provinsi Riau

riauexpose.com PEKANBARU – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (BapendaBapenda) Provinsi RiauProvinsi Riau, Selasa (27/1/2026) sore.

Kunjungan Afni ke Bapenda Riau kali ini disambut langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno WastikasariNinno Wastikasari.

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Siak melalui optimalisasi sektor pajak dan sistem bagi hasil yang lebih berkeadilan.

Dalam pertemuan itu, Afni mengungkapkan pentingnya terobosan dan inovasi, khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor.

Afni mengusulkan agar kendaraan dengan nomor seri tertentu dapat langsung terdaftar di Kabupaten Siak, sehingga potensi pajak tidak lagi tercatat di daerah lain.

“Ini bagian dari inovasi pajak kendaraan agar kontribusinya benar-benar kembali ke Siak,” ujar Afni.

Selain pajak kendaraan bermotor, Afni juga menyoroti besarnya potensi pajak air permukaan di wilayah Siak yang dinilai belum tergarap optimal. Menurutnya, keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten akibat penarikan sejumlah urusan pajak ke pemerintah pusat dan provinsi tidak seharusnya mengurangi hak daerah dalam memperoleh pendapatan.

“Kewenangan kabupaten banyak yang ditarik. Harapan kami, kebijakan ini tidak justru menekan pendapatan daerah,” kata Afni.

Ia juga menyinggung keberadaan sejumlah industri besar, seperti Pabrik Kelapa Sawit (PKS), perusahaan swasta, BUMN, hingga pelabuhan besar di kawasan Tanjung Buton, yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah, meskipun beroperasi di wilayah Kabupaten Siak.

Meski demikian, Afni menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat. Bupati perempuan pertama di Siak itu menolak kebijakan pajak yang berdampak langsung pada masyarakat kecil, seperti pajak restoran dan pungutan lain yang dinilai memberatkan rakyat.

“Pajak yang menyusahkan rakyat, saya tidak mau,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Afni juga mendorong agar perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Siak menggunakan kendaraan operasional berpelat nomor Riau (BM) dan didaftarkan di Siak, sehingga pajak kendaraan bermotor dapat menjadi tambahan penerimaan daerah.

Senada dengan itu, Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, menyampaikan komitmennya untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ia bahkan menyatakan siap dievaluasi apabila program yang telah disusun tidak menunjukkan hasil dalam waktu enam bulan.

“Saya sudah menyiapkan program. Jika enam bulan tidak selesai, saya siap dievaluasi,” ujar Ninno, yang baru sehari menjabat sebagai Kepala Bapenda Riau.

Ninno menambahkan, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan pajak daerah. Di Kabupaten Siak sendiri, terdapat dua UPT Bapenda, yakni UPT Perawang dan UPT Siak, yang memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

Pertemuan tersebut menjadi penegasan komitmen antara Pemerintah Kabupaten Siak dan Bapenda Provinsi Riau untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan pajak daerah.

Sinergi antara Pemprov Riau dan Pemkab Siak ini diharapkan mampu menutup kebocoran potensi penerimaan, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi Siak.

Melalui langkah inovatif dan kebijakan yang lebih berkeadilan, Pemkab Siak menegaskan komitmennya agar setiap potensi pajak yang bersumber dari wilayahnya benar-benar kembali ke daerah.

Optimalisasi tersebut diharapkan dapat menopang pembangunan daerah tanpa membebani masyarakat, sekaligus mendorong kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Exit mobile version